SUMEDANG,– Dengan disaksikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan, Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir dan Kapolres Sumedang AKBP Joko Dwi Harsono menandatanganani MoU sinergitas pengamanan wilayah untuk ketentraman dan ketertiban umum.
MoU juga dilakukan antara Bupati/ Wali Kota dengan Kapolres/Kapolresta se-Jawa Barat serta antara Gubernur Jawa Barat dengan Kapolda Jawa Barat dan dengan Kapolda Metro Jaya.
Penandatanganan MoU digelar di Lapangan Tenis Bale Pakuan, Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, Jumat (16/5/2025).
Bupati Dony Ahmad Munir dalam kesempatannya menyebutkan, MoU tersebut bertujuan untuk mewujudkan sinergitas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di daerah masing-masing.
“Terutama untuk memberantas premanisme dan memastikan anak sekolah tidak tawuran, kriminal dan tidak menggunakan motor yang belum mencukupi umur. Intinya ke sekolahnya tidak menggunakan motor,” kata Dony.
Dengan adanya kesepakatan tersebut, lanjut Dony, akan dilakukan patroli di lapangan untuk memastikan para siswa pergi ke sekolah dengan baik.
“Tidak ada tawuran. (Siswa yang belum cukup umur) tidak menggunakan kendaraan ke sekolahnya sehingga bisa berjalan kaki dan bisa menguatkan otot kakinya,” ucapnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya kerja sama lintas instansi untuk menciptakan suasana kondusif di seluruh wilayah Jawa Barat, termasuk di wilayah yang masuk yurisdiksi Polda Metro Jaya, seperti Kota dan Kabupaten Bekasi serta Kota Depok.
“Perjanjian ini menyangkut berbagai hal, mulai dari peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah, ketentraman warga, hingga mendorong iklim investasi yang sehat di Jawa Barat,” ujar Dedi.
Ia mengatakan, langkah-langkah konkret akan dilakukan untuk memperkuat keamanan di kawasan industri dan pusat-pusat ekonomi, serta melindungi pelaku UMKM dan aktivitas masyarakat di pasar tradisional.
“Kemudian menumbuhkan iklim ekonomi yang kondusif, melindungi UMKM, ada ketentraman di Pasar dan diberbagai tempat lainnya,” tuturnya
Pemprov Jabar akan mendorong penegakan kedisiplinan lalu lintas bagi pelajar serta pengawasan ketat terhadap potensi penyalahgunaan Narkoba dan minuman keras, termasuk menerapkan pembatasan jam malam bagi pelajar pada hari sekolah.
“Saya akan berlakukan kebijakan, misalnya anak sekolah tidak boleh nongkrong di luar rumah setelah pukul 20.00 pada hari belajar. Ini penting untuk menjauhkan mereka dari potensi bahaya di luar rumah,” tegasnya.
Dedi pun mengapresiasi tren positif yang mulai terlihat di berbagai daerah di Jabar, “Anak-anak sekarang mulai disiplin, berjalan kaki ke sekolah dan kasus tawuran pun mulai menurun. Ini bukti bahwa sinergi bisa menghasilkan perubahan,” ungkapnya.
Sementara itu, Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Rudi Setiawan mengatakan, sudah menjadi komitmen aparat kepolisian untuk memberantas premanisme dan menjamin keamanan bagi para investor.
“Kami bersama TNI dan Satpol PP akan membangun pos-pos keamanan di kawasan industri dan melakukan patroli gabungan. Ini sebagai bukti nyata bahwa Jawa Barat adalah wilayah yang aman bagi investasi,” ujar Rudi.
Ia juga mengungkapkan hasil Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) yang digelar selama 10 hari terakhir, di mana sebanyak 177 tersangka telah diamankan, “Tidak ada tempat untuk premanisme di Jawa Barat,” tandasnya.
Polda Jabar membawahi pengamanan seluruh wilayah Jabar kecuali Bogor – Depok – Bekasi (Bodebek). Sementara Polda Metro Jaya membawahi Daerah Khusus Jakarta plus Bodebek. (bon/hms)
