SUMEDANG,- Sengketa lahan blok Kopeng, Desa Cibeusi, Kecamatan Jatinangor yang tergerus tol Cisumdawu terus mendapat sorotan. Karena pihak penggugat tidak bisa menunjukan bukti yang kuat atas kepemilikan lahan, dan ada unsur penjegalan pekerjaan proyek, Dandim 0610/Sumedang dan Kapolres menegaskan, siapa saja yang menggangu proyek strategis nasional maka harus dilawan.
“Kita tahu putusan pengadilan pertama itu ditolak gugatannya, terus nunggu putusan kedua, kalau ditolak lagi, masa pekerjaan harus ditunda. Nah, sembari proses pengadilan berjalan pekerjaan lanjut saja, jangan ada hambatan atau pihak yang mengganggu,” tegas Dandim 0610/Sumedang Letkol inf Zaenal Mustofa SE MM.
Dandim menerangkan, pemilik lahan hanya bisa menunjukan surat keterangan kepala desa, sementara tergugat memiliki sertifikat tanah yang dikeluarkan BPN yang jelas jelas legal aspekya lebih kuat dari surat keterangan desa. Kemudian, jika pun proses pengadilan menang, maka penggugat bisa meminta hak ganti rugi sesuai aturan yang berlaku.
“Tidak ada alasan dan dibenarkan proyek yang sedang berjalan dihentikan. Kita negara, masa negara kalah sama perorangan,” ujarnya.
Kapolres Sumedang AKBP Eko Prasetyo menambahkan, Polisi tidak akan segan segan menindak perilaku yang mengarah ke premanisme. Jika tidak memiliki legal aspek, jelas melanggar hukum karena itu tanah negara yang diklaim oleh ahli waris sebagai penggarap lahan.
“Itu proyek juga untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk perseorangan. Lagian itu proyek nasional yang harus dijaga asetnya. Jadi, siapapun yang menggangu proyek ini maka berhadapan dengan saya,” ujarnya.
Demi menjaga keamanan, Polres Sumedang menurunkan anggota sebanyak 20 personil setiap harinya sampai waktu yang belum ditentukan melihat situasinya sampai kondusif.
Pengamanan itu dilakukan menyusul adanya warga yang mengklaim hak atas tanah seluas 2 Ha yang dijadikan trayek tol Cisumdawu. Pengamanan ketat pun dilakukan karena proyek tersebut proyek strategis nasional.
“Di hari kemarin (5/10/21 ) sempat ada kendala pengerjaan pembangunan jalan tol dengan adanya penolakan dari warga yang mengaku ahli waris terkait pembangunan jalan tol. Tetapi sudah kami mediasi dengan pihak tol dan masyarakat agar pembangunannya tetap berjalan jangan sampai berhenti karena ini proyek nasional,” ujarnya.
Kepala Satker Tol Cisumdawu, Vidi Perdian mengatakan, pihak Satker Tol sudah memiliki bukti kepemilikan tanah dengan sertifikat atas nama Kementrian Dalam Negeri (IPDN). Adapun, jika penggugat tetap mempertahankan permintaannya, maka harus menunjukan bukti yang sah.
“Silahkan kalau masih keberatan ajukan gugatan ke Pengadilan. Jika tuntutannya dikabulkan maka kami akan ganti rugi. Namun, pekerjaan tetap harus dilaksanakan karena kita dikejar deadline Desember harus sudah beres minimal sampai Cimalaka Sumedang,” ujarnya.
Vidi menjelaskan, pihak Satker hanya bertanggung jawab dalam pekerjaan yang harus tepat waktu. Masalah sengketa dan gugatan ke Pengadilan itu urusan pengadilan. Kemudian, bila pekerjaan yang ditahan maka urusannya dengan situasi kamtibmas. (bs/hms)
