BANDUNG,– Anggota DPRD Jawa Barat (Jabar) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Abdul Muiz, menegaskan sudah saatnya pemerintah lebih serius memikirkan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Hal itu disampaikan Abdul Muiz melalui akun resmi media sosial (Medsos) Instagram (IG) @abdulmuiz9296, Rabu (24/6/2020).
Menurut Abdul Muiz yang juga masuk dalam Pansus VI, yang tengah menggodog Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) PMI. Pemerintah harus membekali calon pekerja migran Indonesia dengan skill yang mumpuni, yakni melalui BLK (Balai Latihan Kerja), kemudian membekali bahasa asing dan wawasan hukum negara tujuan.
“Selain itu menjamin keluarga yang ditinggalkan mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial,” ujar Abdul Muiz.
Maka dari itu, Abdul Muiz juga menegaskan agar pemerintah pusat, kementrian dan badan, daerah hingga desa harus bersinergi dengan lembaga terkait. Jangan sampai permasalahan PMI terus terjadi.
“Praktik-praktik percaloan dalam rekruitmen, pemalakan, pemerasan sebelum, selama bekerja, dan ketika kepulangan perlu segera diakhiri. Ini menjadi PR kita bersama,” terangnya.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat hadir membela, melindungi warga Jabar yang bekerja di luar negeri dan kedepan urusan tenaga kerja harus melibatkan lintas dinas terkait.
“Mulai dari Dinas Tenaga Ketenagakerjaan (Disnaker), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan. Sehingga PMI benar-benar terjamin dan terfasitasi oleh Pemprov,” tutupnya. (SJB)
