KOTA BANJAR,- Terkait pengadaan buku paket untuk murid PAUD, SD dan SMP se-Kota Banjar Jawa Barat yang di kelola oleh pihak Lembaga sekolah, banyak mengundang kecemburuan sosial di antara para tokoh pendidikan dan pebisnis penyedia barang dan jasa. Pasalnya, bisnis buku paket tersebut nilainya cukup lumayan besar, yang mencapai ratusan juta hingga milyaran rupiah.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun PATROLI, baru-baru ini, di Kota Banjar ini ada sekian ratus lembaga sekolah mulai dari PAUD, SD hingga SMP.
“Pengadaan buku paket untuk siswa SD dan SMP itu telah sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) dan berjalan sesuai aturan Permendisdik terkait penggunaan dana Bantuan Operasi Sekolah (BOS),” jelasnya..
Menurut mereka, dalam pengadaan buku paket yang dipesan melalui penyedia jasa CV Lumpur Mas yang dikelola oleh Gugun selalu saja tidak sesuai dengan yang diharapkan pihak lembaga sekolah.
“Waktunya suka tidak tepat atau molor. Sehingga, kami pihak lembaga sekolah, utamanya para guru selalu dibuat kerepotan oleh penyedia jasa CV Lumpur Mas,” ujarnya seraya menambahkan para guru harus men-download dulu karena kalau tidak men-download maka murid akan tertinggal mata pembelajarannya.
Respons Komite
Lain halnya yang dikatakan oleh Hermanto yang juga anggota Komite SMP di wilayah Langensari. Jumlah siswa pembeli buku paket di Kota Banjar ini ada lebih kurang 15.000 siswa dari mulai murid PAUD, SD hingga SMP.
“Di mana tiap siswa diharuskan membeli 5 buku paket. Sementara harga per satu buku paket adalah Rp 14.0000 x 5 buku paket = Rp 70.0000. Lantas, kalikan lagi dengan 15.000 siswa. Nah, silahkan hitung sendiri berapa hasilnya,” bebernya.
Namun, Hermanto enggan menjelaskan berapa persen komisi yang diberikan oleh pihak penyedia jasa CV Lumpur Mas kepada lembaga sekolah, K3S dan Disdik.
“Jika saya sebutkan maka itu jorok alias jorang,” ungkapnya sambil tertawa.
Hermanto hanya dapat berharap kepada K3S dan utamanya kepada Disdik Kota banjar terkait pengadaan buku paket tersebut. Kalau pun itu kebijakan masing-masing kepala sekolah maka alangkah lebih bijak pengadaan buku paket tersebut untuk ditenderkan saja.
“Karena kalau hanya tertunjuk satu penyedia saja seperti CV Lumpur Mas, justru akan mengundang kecemburuan sosial. Dan sekali lagi saya sampaikan, K3S dan Disdik tidak punya kapasitas untuk mengaturnya. Disdik adalah atasan lembaga sekolah yang tentunya mengetahui segala sesuatunya,” paparnya.
Jangan Masa Bodoh
Di pihak lain, Komisaris LBH Djalapaksi, Adam Kadrusman,SH pun angkat bicara. Menurutnya, terkait pengadaan buku paket, seharusnya K3S dan Disdik tidak masa bodoh. Apalagi, pengadaan buku tersebut adalah kewenangan kepsek.
“Yang menjadi pertanyaan, bukan saja pengadaan buku paket, tapi penunjukannya. Lantas, kenapa penunjukan pengadaan buku paket tersebut yang tertunjuk hanya CV Lumpur Mas saja. Apakah di Kota Banjar ini tidak ada lagi penyedia jasa yang lain, selain CV Lumpur Mas,” tandasnya.
Lalu, kenapa lebih dari seratus lembaga sekolah yang ada di Kota Banjar, imbuhnya, terkesan kompak. Semuanya menunjuk CV Lumpur Mas. Apakah itu tidak menjadi bukti telah ada komando penunjukan langsung?
“Kalau saja pihak terkait menginginkan komisi lebih besar, saya rasa penyedia jasa lainnya pun akan mampu mengimbanginya. Dan kalau harus tahu sama tahu (TST) juga, mereka tentunya mau kok,” tambahnya
Untuk itu, PATROLI selama tiga edisi berurutan ini selalu mendatangi Kantor CV Lumpur Mas, guna mencari kebenaran/konfirmasi dari pihak Gugun. Namun, sangat disesalkan Gugun tidak mau menemuinya.
Bahkan, ada yang menyebutkan, biarkan saja PATROLI memberitakannya. “Lama-kelamaan juga diam,” pungkasnya.
JH
