JAKARTA,- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP) menegaskan, rencana Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya, Jawa Timur pada 25-26 September 2021 oleh beberapa orang yang mengatasnamakan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Bara JP cacat dan illegal.
Pasalnya DPP Bara JP menilai oknum yang menginisiasi KLB tersebut tidak memiliki Surat Keputusan atau SK DPP Barisan Jalan Perubahan sebagai Ketua-ketua DPD yang berhak hadir dalam suatu kongres.
Demikian dikatakan Wakil Ketua Umum (Waketum) Bara JP, Willem Frans Ansanay melalui siaran pers yang diterima eljabar.com (grup patrolicyber.com), Jumat (24/9/2021).
“Hari ini DPP Bara JP menggelar rapat untuk persiapan rapimnas yang akan dihadiri oleh 34 DPD pemegang SK yang diperpanjang oleh DPP dan 7 perwakilan BPLN pemegang SK,” katanya.
Sementara soal KLB di Jawa Timur, DPP Bara JP juga menegaskan bahwa peserta KLB Jatim tidak memiliki SK sebagai pengurus DPD sebaimana yang diperpanjang oleh DPP dan DPP juga tidak menerbitkan Surat Keputusan untuk Kongres Luar Biasa di Jawa Timur.
“Silahkan dicek apakah ada SK untuk kegiatan nasional Bara JP di Jatim? Karena itu DPP tidak mengakui kegiatan tersebut yang dianggap kegiatan liar. Kegiatan liar oleh oknum yang mengatasnamakan DPD Bara JP. Karena itu kami menganggap KLB Jatim itu illegal. Mereka tidak memiliki SK untuk digelarnya KLB dan mereka juga tidak memiliki SK sebagai ketua-ketua DPD, yang secara AD/ART pemilik suara sah di dalam berbagai kegiatan resmi organisasi Bara JP, seperti misalnya KLB,” ungkap Willem.
Pria asal Papua itu menerangkan, pelaksanaan KLB merupakan hajatannya DPP. Jadi jika ada oknum-oknum menyelenggarakan KLB tanpa seizin DPP, maka itu melanggar AD ART organisasi.
“Perlu diketahui bahwa DPP Bara JP sudah punya agenda KLB, dan malam ini sudah dibahas dalam rapat dan siap dilaksanakan,” ujar dia.
Lebih jauh Willem mengatakan, rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Bara JP akan dilaksanakan pada Rabu 29 September 2021 pukul 16.00 WIB di Markas DPP BaraJP.
“Rapimnas ini akan diikuti semua pengurus DPP dan 34 DPD juga 7 BPLN. Acara tersebut dilaksanakan tatap muka, juga melalui Zoom. Dan di Rapimnas tersebutlah akan kita bahas jadwal Kongres Luar Biasa (KLB) BaraJP,” tukasnya.
Seperti diketahui, ada isu sejumlah DPD Bara JP berencana menggelar KLB di Surabaya pada 25 sampai 26 September, DPP menyebut itu DPD yang tidak jelas. Selain ditolak DPP Bara JP, rencana KLB tersebut juga menuai penolakan oleh DPC dan BPLN di sejumlah daerah, karena dinilai melanggar aturan organisasi. (ak/yad/eljabar.com)
