TANAH BUMBU, — Kementrian Lingkungan Hidup bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang diwakili Dinas Lingkungan Hidup (LH), Asisten III dan Kabag Perekomian menggelar rapat secara virtual terkait pembahasan permasalahan PT. BIB (Borneo Indobara) di Kantor Pemkab Tanah Bumbu, Jumat (29/01/2021).
Riadi, Kepala Teknis Tambang PT. BIB ketika dimintai keterangan terkait pertemuan tersebut, melalui sambungan telepon memaparkan, permasalahan yang dihadapi PT. BIB dilapangan saat ini, penutupan Jalan Hauling, tumpang tindihnya IPPKH dengan HGU perkebunan kelapa sawit PT. Sajang Heulang dan PT Ladang Rumpun Subur Abadi.
“Klaim lahan di kawasan hutan produksi berdasarkan Surat Keteranagn Tanah (SKT). sehingga operasional PT. BIB yang merupakan obvitnas terhenti dan kerugian mencapai puluhan milyar,” ungkapnya.
Belum lagi, kata Riadi, dampak negatif tumpang tindih lahan terhadap kegiatan operasional tambang. Salah satunya Kepastian berusaha dan iklim investasi rendah.
Setelah mendengarkan keterangan yang disampaikan beberapa pihak intansi terkait pembahasan permasalahan PT. BIB di lapangan, Pemerintah Kab. Tanah Bumbu melalui Rahmat Prapto Udoyo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup mengatakan, PT. BIB yang bekerja di wilayah Kab. Tanah Bumbu telah memiliki legalitas perizinannya harus bisa mengelola perusahaannya dengan baik.
“Gangguan atau permasalahan dilapangan apapun yang terjadi di perusahaannya mampu menyelesaikan, karena PT. BIB memiliki SDM tenaga kerja yang profesional. Dengan adanya permasalahan sekarang ini yang dihadapi PT. BIB seharusnya mampu menyelesaikan dengan baik, karena yang kelola perusahaan PT. BIB sendiri,” ujar Rahmat.
Pemerintah Daerah Tanah Bumbu karena merasa punya tanggung jawab moral pada warga masyarakatnya. Tergantung dengan PT. BIB akan melakukan cara yang bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan di atas.
“Terkait pembentukan tim terpadu Pemerintah Kab.Tanah Bumbu hanya menunggu perintah atau kabar dari Pemerintah Provinsi Kalimantan. Pemerintah Kab. Tanah Bumbu tidak memiliki kewenangan,” tandasnya. (Ag)
