BANDUNG,- DPRD Jabar belum menerima laporan kecurangan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi V DPRD Jabar, Tati Novianti, ketika ditemui di Gedung DPRD Jabar, Selasa (3/7/2018).
“Saat ini kami belum ada laporan soal ini (jual beli kursi). Komisi V belum menerima laporan itu dan kalau ada akan kami report dan bahas bersama, khususnya akan kami kroscek,” ujarnya.
Tati juga mengatakan bahwa sistem PPDB tahun ini sudah lebih baik dan transparan. “Adapun rombongan belajar dibatasi, zonasi pun diprioritaskan oleh identitas,” ujarnya.
Untuk memastikan kelancaran PPDB, Komisi V memantau ke beberapa sekolah di Jawa Barat. Hari ini, Rabu (4/7/2018), Komisi V berencana meninjau PPDB di Cirebon.
“Kami sudah melakukan pemantauan PPDB di Garut dan Tasikmalaya, besok (hari ini) pun kami akan ada kunjungan kerja ke Cirebon terus sebelumnya di Cianjur kami lakukan pemantauan,” ujarnya.
Sebelumnya, diberitakan Ombudsman memprediksi PPDB tahun ini berpotensi ada praktik kecurangan.
Ombudsman akan memantau langsung beberapa sekolah sebagai sampling.
Ombudsman juga menggelar posko pengaduan bagi pendaftar atau orang tua siswa yang ingin melaporkan tindakan kecurangan. *
