JAKARTA,– Sejumlah nama calon Penjabat Gubernur Aceh terus bermunculan jelang berakhirnya masa jabatan Nova Iriansyah, Gubernur Aceh. Pj Gubernur Aceh terpilih sendiri memiliki waktu jabatan hingga tahun 2024, atau bertepatan dengan pelaksanaan Pilpres, dengan masa jabatan lebih kurang dua tahun.
Nama Dr. M. Adli Abdullah SH., MCL., pun semakin santer diperbincangkan kalangan masyarakat, tokoh ulama, tokoh politik hingga tokoh nasional negeri ini. Adli dinilai salah satu kandidat tepat untuk mengisi menjadi Pj Gubernur Aceh, yang akan kosong pada Juli 2022 ini.
Alasannya, Adli adalah sosok yang memahami piskolog orang Aceh yang memiliki ragam cultur budaya, dan memahami persoalan mendasar yang terjadi di Aceh selama ini.
“Akademisi Universitas Syiah Kuala dan juga Ketua DPP Bara JP ini dipandang tepat lantaran memiliki segudang pengalaman, baik secara internasional maupun nasional,” ucap Ketua Umumm DPP Bara JP, Utje Gustaff Patty, Sabtu (15/1/2022), di Jakarta.
Utje memahami betul bahwa Adli aktif dan peduli terhadap kemajuan Propinsi Aceh.
“Adli sering meminta saya untuk membantu melobi untuk pembangunan Aceh. Termasuk dalam hal lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe, walau hari ini terkendala, karena butuh komitmen pemerintah daerah yang tinggi, dan Adli punya komitmen yang tinggi. Tak hanya PP KEK Arun, Relawan setia pak Jokowi ini, Adli gencar menyakinkan kami untuk melobi Presiden pada saat pencanangan Pembangunan jalan tol Sumatra agar dimulai dari Banda Aceh,” bebernya.
Bahkan pada pada tahun 2018, tutur Utje, ketika jalan tol yang menghubungkan Aceh dan Sumatra Utara teramcam dicoret, Adli dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPD BARA JP Aceh giat dan gencar memediasi agar proyek ini tidak dicoret dalam PSN. Tak heran jika Adli oleh sebagian tokoh dianggap sebagai pahlawan Aceh masa kini,” ungkap Bang Utje, sapaan karibnya.
Pejuang nelayan
Di sisi pengalaman dan perjuangannya terhadap Serambi Makkah, Adli Abdullah pernah menjadi Panglima LAOT, sebuah organsasi adat masyarakat nelayan Aceh yang anggotanya merupakan nelayan seluruh Aceh. Adli juga terlibat aktif dalam perdamaian Aceh, hingga dirinya diundang secara khusus dalam Parlemen Uni Eropa pada Mei tahun 2005 di Brussel.
Adli juga dikenal sosok “pejuang” yang memberikan berkonstribusi aktif dalam rehab rekon Tsunami Aceh tahun 2004. Secara prestasi, Adli juga pernah meraih penghargaan bergengsi dari CHF sebagai Building a Better World Award bersama senator George G. Mitchel di Washington DC tahun 2006.
“Ia mendapat penghargaan itu dalam membantu inisiasi perdamaian dan peletakan dasar dasar rehab rekon Tsunami 2004,” jelasnya.
Penasihat Gubernur Aceh
Sementara pengalamannya di pemerintahan Aceh, Adli pernah menjadi Penasehat Gubernur Aceh sejak 2006 sampai 2017. Adli dikenal lantang menyuarakan aspirasi rakyat Aceh.
“Saat ini ia menjadi pengurus DPP BARA JP periode 2021-2026, tetap peduli untuk kesejahteraan rakyat Aceh, salah satu yang ingin dia entaskan ialah kemiskinan. Dimana Aceh masuk nomor 6 propinsi termiskin di Indonesia. Seperti dalam perbincangan dengan kami,” ucap Utje Gustaf Patty.
Adli sendiri saat ini dipercaya Menteri ATR/BPN untuk menjabat sebagai staf ahli khusus kementerian Bidang Adat. Salah satu tugasnya merancang pengakuan tanah-tanah adat di Indonesia.
Dia saat ini tengah aktif pada pemetaan tanah adat di Papua dan penyelesaian lahan untuk pejuang bangsa eks pengungsi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Adli siap saja ditugaskan dimanapun di Republik Indonesia oleh presiden, apalagi kalau ada penugasan khusus ke Aceh untuk menjalankan program yang diamanahkan bapak Presiden.
“Banyak sekali hal yang harus diselesaikan, terutama menurunkan tingkatan kemiskinan di Aceh dan meletakkan dasar pembangunan di Aceh ke depan didasarkan pada jembatan berkomunikasi yang baik antara Aceh dan pemerintah pusat,” ungkap Adli, ketika dihubungi melalui selulernya.
Sebagaimana diketahui, kekosongan jabatan Gubernur Aceh pada tanggal 5 Juli 2022, dan akan ditunjuk seorang penjabat (Pj) yang diusulkan Kementerian Dalam Negeri kepada Presiden Joko Widodo.
Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Benni Irwan mengatakan, nama penjabat gubernur baru akan keluar menjelang masa jabatan berakhir.
“Jadi itu kalau sudah dekat akhir masa jabatannya jadi nanti katakanlah kepala daerah berakhir Juni, biasanya April-Mei sudah dimulai proses administrasinya, di mana akan ada usulan pejabat yang disampaikan,” kata Benni yang dihubungi Jumat, 7 Januari 2022. (ak/yad)
