SUMEDANG,– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang menerima kunjungan studi banding dari Pemerintah Kabupaten Kuningan sebagai bagian dari upaya penguatan sinergi pengembangan sistem aplikasi terintegrasi layanan publik.
Pertemuan ini difokuskan pada replikasi inovasi digital Sumedang yang telah terbukti efektif dalam mempermudah tata kelola pemerintahan secara luas.
Kunjungan tersebut dipimpin oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kuningan, Ucu Suryana, dan diterima langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosanditik) Kabupaten Sumedang, Sonson Muhamad Nur Ikhsan di Command Center Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Senin, (2/2/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Sonson Muhamad Nur Ikhsan menyampaikan kesiapan Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk berbagi pengalaman serta memberikan pendampingan teknis terkait implementasi ekosistem aplikasi terintegrasi.
“Kami sangat terbuka untuk berbagi praktik baik yang telah berjalan di Sumedang. Meskipun sistem ini mencakup seluruh layanan pemkab, pengelolaan data kesehatan dan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi contoh nyata bagaimana integrasi data dapat mempermudah kontrol di lapangan,” ujar Sonson.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi antar-pemerintah daerah adalah kunci utama dalam mempercepat transformasi digital secara merata. Menurutnya, inovasi yang sudah berhasil di satu wilayah selayaknya dapat direplikasi dan diadaptasi oleh wilayah lain sesuai kebutuhan lokal masing-masing.
“Dengan sinergi ini, penguatan layanan publik dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan tidak harus mulai dari nol,” tambahnya.
Kerja sama strategis ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) antar kedua daerah yang berlaku hingga Agustus 2026.
Ke depannya, langkah adopsi teknologi ini akan diperkuat melalui mekanisme teknis Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang lebih spesifik.
Melalui sistem digital yang telah matang, Kabupaten Sumedang saat ini mampu mengelola data secara terpusat, mulai dari sektor kesehatan hingga operasional Program MBG.
Data tersebut mencakup sebaran sekolah, pesantren, siswa penerima manfaat, hingga performa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terus dipantau secara real-time sebagai dasar pengambilan kebijakan yang akuntabel.
Kunjungan ini diharapkan tidak hanya mempererat3 hubungan antar daerah, tetapi juga menjadi katalisator bagi optimalisasi teknologi informasi demi meningkatkan kualitas pelayanan publik di Jawa Barat. (hms/bon)
