JAKARTA,– Penjabat (Pj.) Bupati Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Bernhard E. Rondonuwu mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (4/12/2023) pagi.
Rakor dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan diikuti juga sejumlah kepala daerah se Indonesia.
Seperti diketahui, Mendagri meminta kepada kepala daerah agar mengoptimalkan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Targetnya untuk mengendalikan inflasi yang terjadi di daerah.
Hal itu menyusul data yang dirilils oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tanggal 1 November 2023 yang menyebutkan, ada kenaikan inflasi jika dibandingkan bulan sebelumnya.
“Solusi dalam penanganan inflasi dibutuhkan dukungan dan langkah-langkah strategis dari seluruh instansi Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah. Inflasi Oktober yang sudah dirilis pada 1 November lalu adalah, angka year on year-nya 2,56 persen. Jadi kenaikan dibanding bulan lalu year on year-nya 2,8 persen,” katanya.
Sementara usai rakor, Pj. Bupati Maybrat, Bernhard menyebutkan, untuk mengatasi inflasi, pihaknya telah melakukan berbagai upaya, salah satunya meresmikan penerapan subsidi BBM dan harga dasar transportasi.
Bernhard mengatakan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan nyata bagi pemerintah Kabupaten Maybrat.
“Pemerintah Maybrat melakukan sejumlah upaya, seperti penerapan subsidi BBM dan Harga Dasar Transportasi untuk menekan inflasi,” katanya.
Selain itu, ia menekankan agar kepala OPD SK Tim yang telah disusun melakasanakan tugasnya dan selalu melaporkan kepada pemerintah tingkat pusat.
“Berkaitan dengan stunting, stunting merupakan prioritas nasional dan juga pemerintah daerah sehingga langkah pertama yang harus dilakukan dalam pengendalian stunting adalah perbaikan data yang ada,” katanya.
Menurutnya, untuk kemiskinan ekstrem juga perlu dilakukan pengumpulan data yang sesuai dengan indikator kemiskina ekstrem. Sehingga data yang ada dapat diambil kebijakan, seperti pemberian bantuan sosial dan langkah seperti pembangunan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Abas)
