MAYBRAT,– Pj. Bupati Maybrat, Dr. Bernhard E. Rondonuwu, S.Sos., M.Si., mengikuti Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tingkat Regional se Provinsi Papua Barat Daya.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Lambetus Jitmau, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Rabu 21 Juni 2023 itu mengusung tema “Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dalam rangka peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan”.
Pada kesempatan itu, Pj. Bupati Maybrat menerima plakat dari Kementerian BPKP untuk Kabupaten Maybrat.
Pihak Kementerian BPKP mengatakan, evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa menunjukkan bahwa masih terjadi permasalahan akuntabilitas pengelolaan keuangan, lemahnya pembinaan dan pengawasan, kapasitas SDM, tata kelola aset dan kepatuhan, serta outcome bauran dana terhadap kesejahteraan desa.
“BPKP berkolaborasi dengan banyak pihak dalam pengawasan desa 2022 mulai dari MoU dan perjanjian kerja sama, penyelenggaraan berbagai kegiatan forum sinergi pembinaan desa dan rapat koordinasi lintas lembaga desa,” jelasnya.
Selain itu, ada pula bimbingan teknis dan monitoring pengelolaan keuangan dan pembangunan desa, pembaharuan aplikasi pengelolaan keuangan dan pengawasan desa, evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa, workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan, pengembangan daulat pengawasan desa, serta pengawasan intern pada Kemendes PDTT.
“Dalam mengawal akuntabilitas keuangan desa BPKP telah meluncurkan aplikasi Siskeudes untuk melakukan pencatatan keuangan desa bagi organisasi perangkat daerah, Siswaskeudes bagi APIP untuk melakukan pengawasan atas penggunaan anggaran desa,” jelasnya.
Ia juga menandaskan bahwa BPKP bersinergi dengan KPK, Kemendagri, Kementerian PANRB, Kementerian PPN/Bappenas dan Kantor Staf Presiden dalam mencegah terjadinya tindak korupsi terkait desa, dalam hal ini BPKP dipercaya untuk memastikan aksi pencegahan korupsi dapat terselenggara dengan baik. (abas)
