SUMEDANG,– Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo., M.M resmi membuka matrikulasi dan perkuliahan program pendidikan profesi kepamongprajaan angkatan XII kelas bratha tahun akademik 2023/2024, di Ruang Sidang Pascasarjana IPDN Kampus Jakarta.
Prof. Hadi mengatakan, program pendidikan profesi kepamongprajaan IPDN telah memasuki angkatan ke-12.
“Pada tahun ini, 40 kepala distrik atau camat Non Sarjana Ilmu Pemerintahan yang berasal dari 5 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua Barat Daya termasuk 2 kepala distrik di wilayah perbatasan di Kepaulauan Fani menempuh pendidikan di IPDN,” terangnya.
Prof. Hadi Menuturkan, program ini merupakan kelas khusus sebagai tindak lanjut kerja sama antara IPDN-Kemendagri dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Masih menurutnya, program pendidikan profesi IPDN memberikan materi-materi pembelajaran terkait kepemimpinan kepamongprajaan, administrasi pertanahan, manajemen pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, administrasi pemerintah daerah, analisis potensi wilayah dan perumusan kebijakan pemerintahan, perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan minimal, pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, serta pengelolaan keuangan daerah.
“Saya berharap, melalui pendidikan ini, mahasiswa dapat memiliki keahlian kepamongprajaan dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menjawab permasalahan pemerintahan dan tantangan zaman,” katanya.
Menurut Hadi, profesi pendidikan keprofesian IPDN didirikan untuk mengakomodir para camat atau pejabat daerah untuk menguasai pengetahuan teknis pemerintahan yang tersertifikasi resmi.
“Program pendidikan profesi kepamongprajaan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis mahasiswa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai camat/kepala distrik di jajaran pemerintah daerah, sehingga bapak/ibu mampu menjadi seorang pembina, kordinator, fasilitator dan komunikator yang handal di lingkungan tempat bapak/ibu mengabdi,” katanya.
Sementara itu, Pj. Gubernur Papua Barat Daya, Dr. Muhammad Musa’ad., M.Si yang turut serta hadir dalam pembukaan matrikulasi ini mengucapkan terima kasih kepada Rektor IPDN yang telah memberikan kesempatan kepada para Kepala Distrik di Papua Barat Daya yang tidak memiliki dasar ilmu pemerintahan atau non Sarjana Ilmu Pemerintahan untuk dapat melaksanakan pendidikan di program profesi kepamongprajaan.
Provinsi Papua Barat Daya mengirimkan 40 kepala distrik untuk menempuh pendidikan di IPDN. Mereka berasal dari 5 kabupaten dan 1 kota, termasuk 2 kepala distrik di wilayah perbatasan di Kepaulauan Fani.
Kabupaten/kota tersebut yakni Kabupaten Sorong, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan.
“Ini merupakan sebuah kesempatan emas, dimana rekan-rekan kepala distrik dapat melaksanakan pendidikan di lembaga pendidikan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Saya benar-benar memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Rektor beserta jajaran yang telah memberikan penghargaan kepada Provinsi Papua Barat Daya karena telah menerima 40 Kepala Distrik untuk menempuh pendidikan disini,” kata Muhammad Musa’ad.
Pada kesempatan ini pula, Prof. Hadi kembali mengingatkan kepada mahasiswa profesi kepamongprajaan ini terkait tantangan yang akan dihadapi para camat di era ini.
Beberapa tantangan yang harus dihadapi menurutnya yakni berkurangnya peran camat dalam hal perizinan, banyaknya pelayanan non perizinan yang tidak lagi ditangani camat tetapi melalui sistem atau aplikasi dari masing-masing dinas teknis, camat tidak lagi menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) utama namun Camat saat ini diposisikan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS).
“Bertitik tolak dari uraian diatas, kecenderungan kedepan, tugas-tugas pelayanan perizinan dan non perizinan akan semakin berkurang tetapi dengan meningkatnya kesadaran dan dinamika tuntutan masyarakat maka tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum akan semakin penting khususnya dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan umum,” paparnya.
Memasuki tahun politik 2024, Prof. Hadi juga meyakini bahwa posisi Camat mendapatkan tantangan besar berkaitan dengan netralitas dan profesionalisme.
Menurutnya, jabatan camat menjadi posisi yang paling menarik bagi para kontestan politik dibandingkan yang lainnya.
“Hal ini dikarenakan camat memiliki akses langsung kepada masyarakat. Hal ini harus menjadi pengingat bahwa sikap camat dituntut untuk tidak menimbulkan perpecahan dan tidak masuk dalam kepentingan pragmatis sehingga dapat menjadi perekat dan pemersatu bangsa,” katanya.
Pada akhir kesempatan, Prof. Hadi juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah mempercayakan IPDN dengan menugaskan Bapak/Ibu mahasiswa untuk menempuh pendidikan di IPDN. (Abas/Bon)
