SUMEDANG,- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D memberikan kuliah umum kepada praja dan civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sabtu (07/11/2020).
Pelaksanaan kuliah umum ini dilangsungkan di Lapangan Parade IPDN Kampus Jatinangor dan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yang sangat ketat.
Tak hanya diikuti praja dan civitas akademika yang berada di Kampus Jatinangor, acara ini juga disaksikan oleh seluruh praja dan civitas akademika IPDN yang berada di tujuh kampus daerah, yakni IPDN kampus Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, NTB, Papua, Sulawesi Selatan dan Jakarta secara virtual melalui zoom meeting. Acara pun dapat disaksikan secara live melalui youtube channel Humas IPDN.
Total jumlah peserta yang mengikuti kuliah umum ini baik secara luring maupun daring yakni sejumlah 6.590 yang terdiri atas 6.273 orang praja dan 317 orang civitas akademika.
Rektor IPDN Dr. Hadi Prabowo, M.M didampingi jajaran pimpinan IPDN hadir mengikuti jalannya acara. Dalam laporannya kepada Mendagri, Hadi menyampaikan bahwa total jumlah praja IPDN tahun ini yakni, praja pada program D-IV sebanyak 5.966 orang dan program S1 sebanyak 308 orang.
“Jumlah praja ini tersebar di tujuh kampus daerah, yakni Kampus Jatinangor sebanyak 3.970 orang, Kampus Jakarta 308 orang, Kampus Sulawesi Utara 334, Kampus Sulawesi Selatan 399 orang, Kampus Sumatera Barat 405 orang, Kampus Kalimantan Barat 167 orang, Kampus Nusa Tenggara Barat 392 orang dan Kampus Papua sebanyak 298 orang,” jelasnya.
Pada kesempatan sama pula, Rektor IPDN melaporkan protokol kesehatan Covid-19 yang telah dilakukan oleh IPDN sejak awal pandemi terjadi, seperti pelaksanaan sterilisasi yang dilakukan secara continue di seluruh kampus IPDN, penyediaan fasilitas untuk mencuci tangan dan pelaksanaan rapid tes dan swab tes bagi seluruh praja dan civitas akademika yang ada di lingkungan IPDN.
Tak hanya mempertajam visi dan misi Presiden 2019-2014, dalam kuliah umum ini Mendagri juga menyampaikan strategi presiden dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian visi Indonesia 2045 yang tertuang dalam lima arahan utama presiden atau yang terkenal dengan sebutan lima Prioritas Kerja Jokowi-Ma’ruf.
“Kita berharap dengan mensukseskan pelaksanaan visi dan misi bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden 2020-2024 dan lima arahan utama presiden dapat mendorong Indonesia lebih produktif, berdaya saing dan fleksibel dalam menghadapi tantangan global yang dinamis dan penuh resiko. Untuk mencapai itu semua, kita harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang professional, memiliki daya saing dan sejumlah kemampuan kompetitif,” ujar Mendagri.
Pada kesempatan yang sama Mendagri juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Rektor IPDN yang telah membentuk Tim Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja.
“Saya berharap dalam sosialisasi ini dapat terjaring masukan-masukan dari stakeholders untuk segera kita tampung dan rumuskan ke dalam muatan penyusunan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan peraturan lainnya sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” katanya.
Tak hanya terkait visi misi, prioritas kerja dan Undang-Undang Cipta Kerja, Mendagri juga memaparkan perkembangan Indonesia menuju era revolusi industri 4.0, bagaimana persiapan yang harus dilakukan masyarakat Indonesia untuk dapat menghadapi revolusi industri 4.0.
“Penguasaan teknologi informasi dan komunikasi saat ini menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di belahan dunia manapun. Inilah salah satu bekal kita dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. IPDN sebagai perguruan tinggi kedinasan pencetak kader-kader aparatur sipil negara harus mampu memiliki kompetensi yang unggul khususnya dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi untuk dapat bersaing di era industri 4.
Canadian Pharmacy royalcitydrugs.com no prescription
0,” ujarnya.
Setelah menyampaikan kuliah umum dihadapan praja IPDN, Mendagri kemudian menyempatkan waktu meninjau fasilitas-fasilitas yang ada di IPDN khususnya peninjauan pembangunan Tol Cisumdawu yang berada di bekas lahan IPDN. (abas)
