SUMEDANG,- Adanya sejumlah persoalan yang harus diperhatikan secara serius Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, disesalkan warga Jatinangor.
Persoalan tersebut misalnya di sektor tenaga kerja, infrastruktur, pendidikan dan persoalan lainnya.
Demikian disampaikan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumedang Komisi II, Cecep Lukman Hakim disela kegiatan Reses Masa Akhir Jabatan, di Aula Madrasah Tarbiyyatul Athfal RT 15 RW 05 Desa Cintamulya Kec. Jatinangor Kab. Sumedang, Rabu (20/3/2019).
Dalam reses ini, kata dia, masyarakat inginkan terciptanya wirausaha yang dapat dilakukan secara berkelanjutan baik oleh perorangan maupun kelompok.
“Termasuk, warga ingin mendapatkan permodalan yang mudah. Meski demikian, saya pun memberikan contoh yang patut ditiru dan dipelajari seperti, beberapa orang palaku usaha yang sudah berhasil dan sukses di wilayah Jatinangor dan Cimanggung tanpa ada dukungan dari pemda,” jelasnya.
Tak hanya itu, sambung Cecep, persoalan infrastruktur juga disampaikan warga dengan sangat tegas, beberapa ruas jalan kabupaten di dua kecamatan sudah saatnya diperbaiki. Dan dirinya memastikan, bahwa alokasi untuk infrastruktur perbaikan jalan maupun irigasi akan terealisasi di pertengahan 2019 melalui Dinas terkait Pemda Sumedang.
“Selain itu, guna mendukung Program Bupati Sumedang terpilih dengan visi misi Sumedang Simpati (Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif) diperlukan terjalin sinergitas masyarakat dengan pemerintah terus ditingkatkan hingga ke tingkat RT dan RW,” katanya.
Olehsebab itu, imbuh Cecep, dirinya mengajak masyarakat agar pro aktif dalam mengawal dan mendukung program bupati. jika ada dugaan ketidak benaran sampaikan segera dengan pihak terkait.
“Menjelang Pemilu serentak 2019 ini, kami imbau agar masyarakat menjadi Pemilih yang cerdas dan menggunakan hak suaranya saat hari pencoblosan nanti,” katanya.
Dikatakan, Selain persoalan disektor Pendidikan, dirinya mengingatkan kembali bagi pelaku usaha disektor properti khususnya perumahan yang saat ini tampak menjamur di wilayah Jatinangor dan Cimanggung. sehingga, masyarakat meminta untuk memperhatikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Perijinan dan ketentuan lainnya.
“Jangan sampai dengan adanya sejumlah perumahan, masyarakat setempat menjadi dampak yang dirugikan,” tandasnya.
Abas
