TANAH BUMBU, — Keberadaan legalitas kepemilikan aset underpass di Banjarsari, Kabupaten Tanah Bumbu sudah semakin jelas, keabsahhannya kedepan bisa memberikan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) yang cukup besar.
Demikian dikatakan Bupati Tanah Bumbu, HM. Zairullah Azhar terkait keberadaan underpass Banjarsari pada Jumat, 12 Desember 2021, di Hotel Ebony usai acara pengukuhan kepengurusan LPTQ Tanah Bumbu dan membuka rapat koordinasi LPTQ.
Bupati Tanah Bumbu mengungkapkan, telah berkomunikasi dengan PT. BIB melalui sambungan telpon terkait status kepemilikan aset underpass yang ada di Banjarsari dan mendapatkan jawaban yang cukup mencengangkan.
“Bahwa underpass di Banjarsari itu sudah dihibahkan oleh PT. BIB kepada Pemerintah Kab. Tanah Bumbu melalui Dinas PUPR. Dan sudah sesuai aturan yang ada di Kementrian PUPR Pusat juga peraturan di Mendagri,” kata Zairullah Azhar.
Dengan adanya keberadaan underpass di Banjarsari, tepatnya dijalan desa menjadi perhatian bagi Pemkab Tanbu terkait keamanan dan pemeliharaanya, karena ada beberapa perusahaan yang lewat mengunakan jalan underpass itu.
“Jelas Pemkab Tanbu melakukan pengawasan, pengelolaan sesuai aturan yang ada bagi perusahaan yang lewat harus ada kontribusi kepada PAD Tanah Bumbu, untuk pemeliharaan dan pembangunan,” ungkapnya.
Pemkab Tanbu terus memberikan pemahaman kepada perusahaan yang selama ini belum memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah, baik perusahaan yang sudah lama atau baru saja mengunakan jalan underpass di Banjarsari itu.
“Terkait permasalahan diatas, Pemkab Tanbu menekankan dalam waktu dekan ini harus selesai. Kita akan memanggil perusahaan-perusahaan untuk duduk bersama, guna mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut,” tandasnya. (Ag)
