SUMEDANG,– Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumedang membongkar sejumlah reklame baik komersil maupun non komersil di wilayah Kecamatan Tanjungsasri, Rabu (8/11/2023).
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Sumedang, Yan Mahal Rizzal, S.H., M.H., mengatakan, sejumlah yang diantaranya berada di depan pintu exit Tol Pamulihan ditertibkan karena melanggar ketentuan, seperti dipasang pada sarana lalu lintas (tiang trafficlight).
“Dalam rangka menciptakan dan memelihara lingkungan kehidupan yang aman, tertib, nyaman dan terpelihara, maka perlu dilakukan penataan atas segala pemasangan atribut, bendera, spanduk, poster dan umbul-umbul di wilayah Kabupaten Sumedang,” kata Rizzal, kepada PatroliCyber.com.
Ia menjelaskan, pemasangan reklame di wilayah Kabupaten Sumedang harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan ketertiban serta memperhatikan petunjuk teknis penyelenggaraan pemasangan dan perhitungan nilai sewa reklame.
“Adapun kewajiban penyelenggara reklame, antara lain mentaati ketentuan penyelenggaraan pemasangan yang ditetapkan dalam peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; memperoleh izin dari bupati; memelihara dan merawat bentuk-bentuk visualisasi terpasang; melakukan pencabutan dan atau pembersihan atas atribut, bendera, spanduk, poster, dan umbul-umbul yang terpasang dan telah habis masa berlaku izinnya,” papar Rizzal.
Ia juga menegaskan, jika terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh pemasangan atribut, bendera, spanduk, poster dan umbul-umbul, maka penyelenggara reklame bertanggungjawab atas risiko yang ditimbulkan.
“Bagi setiap orang atau badan hukum yang akan memasang atribut, bendera, spanduk, poster dan umbul-umbul, harus mendapatkan izin dari Bupati Sumedang melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang, khusus untuk atribut, bendera, spanduk, poster dan umbul-umbil yang bersifat Non Komersil” katanya.
Sedangkan bagi pemasangan, atribut, bendera, spanduk, poster dan umbul-umbul yang bersifat Komersil, izin harus ditempuh melalui Dinas Pendapatan Kabupaten Sumedang.
“Adapun visual gambaran itu, merupakan pemasangan reklame pada media ruang lalu lintas, tidak boleh ditempatkan pada pengatur, pengendali lalu lintas dan perlengkapan yang telah ditetapkkan dalam rencana induk kebutuhan fasilitas lalulintas, termasuk penyampaian pesan reklame harus memperhatikan norma kesopanan dan ketertiban umum,” papar Rizzal.
Rizzal mengungkapkan, penertiban rutin dilakukan Satpol PP Kabupaten Sumedang atas reklame komersil dan non komersil, termasuk di dalamnya terhadap pemasangan alat peraga sementara (APS) dan Alat Peraga Kampanye (APK).
“Kami berharap agar penyelenggara reklame dapat menumbuhkembangkan rasa tanggungjawab, rasa memiliki dan disiplin diri, dari setiap warga Kabupaten Sumedang khususnya dan yang melaksanakan kegiatan usaha di Sumedang,” pungkas Rizzal. (Abas)
