BANDUNG,- Menjelang tutup tahun 2025, Aktivis Anak Bangsa memberikan catatan kritis dan “Rapor Merah” terhadap kinerja Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan. Setelah kurang lebih 10 bulan menjabat sejak dilantik pada Februari lalu, kepemimpinan Farhan dinilai belum menyentuh substansi persoalan kota, justru diwarnai oleh kegaduhan politik dan skandal hukum.
Koordinator Aktivis Anak Bangsa, Adhie Wahyudi, menegaskan bahwa slogan “Bandung UTAMA” (Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, Agamis) yang diusung pasangan Farhan-Erwin kini dipertanyakan publik. Hal ini menyusul rentetan masalah yang memuncak pada penetapan status tersangka Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, oleh Kejaksaan Negeri terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa.
“Penetapan tersangka Wakil Wali Kota hanyalah puncak gunung es dari buruknya integritas birokrasi di bawah nakhoda baru. Kami melihat integritas Pemkot Bandung sedang berada di titik nadir. Ini membuktikan lemahnya pengawasan internal dan gagalnya reformasi birokrasi yang dijanjikan,” tegas Adhie dalam keterangan persnya di Bandung, Kamis (18/12/2025).
Data KPK: Darurat Integritas dan Praktik Jual Beli Jabatan
Adhie memaparkan data Survei Penilaian Integritas (SPI) dari KPK yang menempatkan Bandung di skor 69 (Kategori Rawan). Temuan ini mengindikasikan adanya potensi korupsi yang masif di internal Pemkot Bandung.
“Bukan hanya soal proyek pengadaan, data menunjukkan adanya titik rawan pada mutasi dan promosi jabatan. Kami menduga praktik ‘jual beli kursi’ dan budaya setoran dari bawahan ke atasan masih terjadi. KPK sudah memberikan lampu merah; jika Wali Kota tidak berani menindak tegas oknum di sekelilingnya, maka Bandung akan terus terjebak dalam siklus korupsi yang sama,” tambah Adhie.
Tiga Poin Kegagalan Kinerja Selain isu integritas, Aktivis Anak Bangsa menyoroti tiga kegagalan utama:
Kepemimpinan Seremonial Tanpa Terobosan: Farhan dinilai terjebak pada aktivitas simbolis seperti gunting pita dan panggung hiburan ketimbang eksekusi kebijakan teknis.
Lemahnya Pengawasan Wilayah:
Kasus kasino ilegal di Kosambi menjadi bukti Pemkot “kecolongan” di pusat keramaian kota.
Masalah Klasik Jalan di Tempat:
Penanganan sampah yang baru menyentuh sebagian kecil volume harian dan banjir cileuncang yang tetap menghantui warga.
Aksi Massa Pekan Depan
Sebagai bentuk protes nyata atas kondisi ini, Adhie Wahyudi mengumumkan bahwa Aktivis Anak Bangsa tidak akan tinggal diam. Pihaknya berencana mengerahkan massa untuk melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran.
“Sebagai bentuk mosi tidak percaya, kami dari Aktivis Anak Bangsa akan melakukan aksi pada pekan depan di depan Kantor Wali Kota Bandung. Kami akan menagih janji perubahan dan menuntut pembersihan birokrasi secara total. Kami tidak ingin Bandung hanya indah di feed media sosial, tapi keropos dan korup di dalamnya,” tutup Adhie. **
