TANAH BUMBU, – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) menggelar Ekspose Laporan Akhir Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025–2028, berlangsung di Hotel Ebony Batulicin, pada Selasa, 16 Desember 2025.
Bupati Tanah Bumbu, H. Andi Rudi Latif, A.Md.T., S.H., M.M., dalam sambutannya disampaikan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, H. Deny Hariyanto menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan agenda prioritas pembangunan daerah yang memerlukan perhatian serius, perencanaan matang, serta komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan ekonomi, tetapi juga akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan layak, sanitasi, air bersih, lapangan kerja, dan perlindungan sosial.
Untuk itu, kata Bupati, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu memandang perlu adanya dokumen perencanaan yang menjadi pedoman terpadu dalam upaya penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.
Bupati menambahkan, dokumen RPKD Tanah Bumbu ini disusun untuk memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah benar-benar terarah, terukur, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“RPKD juga memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara kebijakan nasional dan provinsi dengan implementasi pembangunan di tingkat daerah, sekaligus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs),” ucapnya.
Melalui RPKD ini, diharapkan penanggulangan kemiskinan tidak berjalan parsial atau sektoral, tetapi terintegrasi dan saling menguatkan. Keberhasilannya memerlukan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak, didukung basis data yang akurat, monitoring dan evaluasi berkelanjutan, serta inovasi program agar intervensi tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala Bappedalitbang Tanah Bumbu, M. Untung RLU, mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan aksi nyata Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang selaras dengan RPJMD 2025–2029 untuk menuntaskan kemiskinan.
Ia menekankan pentingnya integrasi program antar-SKPD agar setiap perangkat daerah memahami peran dan kontribusinya masing-masing.
“Amanat Bupati jelas, BerAksi dan berkontribusi nyata dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi belanja agar lebih menyentuh kepada pelayanan masyarakat khususnya pengentasan kemiskinan. Seluruh layanan harus terintegrasi hingga tingkat kecamatan, sehingga masyarakat miskin maupun tidak miskin dapat mengakses layanan pemerintah dalam satu sistem layanan,” jelasnya.
Ia mencontohkan integrasi layanan bantuan sosial dengan perekaman e-KTP sebagai inovasi yang diinisiasi Bupati Tanah Bumbu dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappedalitbang Tanah Bumbu, Sri Rahayu, menyampaikan tujuan utama kegiatan ini adalah memetakan serta menyelaraskan peran antar-SKPD, mempertemukan berbagai program agar saling diketahui, menghindari duplikasi kegiatan, serta menemukan titik-titik sinergi yang efektif.
“Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta pemahaman dan persepsi yang sama terkait permasalahan, tujuan, serta strategi penanggulangan kemiskinan yang tertuang dalam dokumen RPKD,” ujarnya. (Ag)
