SUMEDANG,– Pemerintah Kabupaten Sumedang terus memperkuat langkah strategis dalam menurunkan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka.
Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Pengangguran yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Hj. Tuti Ruswati secara Zoom Meeting, Selasa (3/2/2026).
Dijelaskan Tuti, kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam penanganan kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Sumedang.
“Hari ini kita membahas berbagai isu strategis, diantaranya perkembangan indikator makro daerah, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, serta tingkat pengangguran terbuka,” ujar Tuti.
Tuti menekankan pentingnya akurasi dan validitas data, yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program yang tepat sasaran.
“Pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran membutuhkan kolaborasi lintas sektor, perencanaan yang matang, serta dukungan data yang akurat agar kebijakan yang diambil benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Tuti menambahkan camat dan kepala desa merupakan garda terdepan pelayanan kepada masyarakat karena berinteraksi secara langsung dengan warga.
Sedangkan pemerintah kabupaten dijelaskan Tuti, memiliki peran strategis dalam memobilisasi dan mengoordinasikan seluruh camat dan kepala desa agar program pemerintah berjalan selaras dan tepat sasaran.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa harus terus terjaga dan diperkuat, mengingat keduanya memiliki peran yang sama-sama sentral dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Para camat dan kepala desa adalah pihak yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Sementara kami di tingkat kabupaten memiliki kewajiban untuk memobilisasi dan mengorkestasi seluruh camat dan kepala desa di wilayah Kabupaten Sumedang,” lanjut Tuti.
Terakhir Tuti berharap seluruh camat dan kepala desa dapat semakin proaktif, solid, dan berkomitmen dalam mendukung program pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran di wilayahnya masing-masing. (hms/bon)
