ADHIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, – Ketua komisi 3 DPRD Jabar, Jajang Rohana, S.Pd. menilai Jawa Barat memiliki daya tarik ekonomi yang luar biasa besar, baik dari sisi sumber daya manusia, infrastruktur, maupun kedekatan geografis dengan pusat ekonomi nasional seperti DKI Jakarta. Namun, ia menilai potensi itu belum sepenuhnya dioptimalkan.
“Investor asing sebenarnya sudah lama menaruh minat besar ke Jawa Barat, terutama di kawasan industri seperti Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan Subang. Tapi tantangannya adalah bagaimana kita menciptakan iklim investasi yang benar-benar ramah, efisien, dan bebas dari hambatan birokrasi yang tidak perlu,” ujar Jajang.
Jajang menjelaskan bahwa strategi menarik PMA tidak bisa lagi dilakukan dengan cara konvensional. Pemerintah daerah perlu melakukan branding investment secara lebih agresif dan profesional. Dalam hal ini, Jawa Barat perlu memiliki lembaga promosi investasi yang tangguh dan terintegrasi dengan lembaga nasional seperti BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).
“Promosi investasi tidak cukup hanya dalam bentuk pameran atau forum bisnis. Kita perlu pendekatan digital, publikasi berkelanjutan, dan diplomasi ekonomi yang aktif. Investor perlu merasa yakin bahwa Jawa Barat punya kepastian jangka panjang dan stabilitas politik yang mendukung,” jelas politisi senior PKS Jabar.
Salah satu syarat utama agar investasi asing bisa tumbuh sehat lanjut politisi asal daerah pemilihan Jabar dua ini adalah infrastruktur dasar yang memadai serta kepastian hukum. Jajang mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terus mempercepat pembangunan infrastruktur strategis, seperti jalan provinsi, pelabuhan Patimban, dan Bandara Kertajati yang kini semakin aktif.
Infrastruktur adalah wajah pertama yang dilihat investor. Mereka tidak mau berinvestasi di daerah yang akses logistiknya mahal dan tidak efisien.
“Karena itu, keberadaan jalan tol, pelabuhan, dan bandara di Jawa Barat adalah nilai tambah yang luar biasa. Tugas kita di DPRD adalah memastikan semua infrastruktur itu berjalan sesuai target dan bermanfaat langsung untuk investasi,” ungkanya.
Namun, menurutnya, pembangunan fisik saja tidak cukup. Ia menekankan pentingnya kepastian hukum dan keamanan investasi, termasuk perlindungan hak usaha dan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas.
“Banyak investor ragu karena mereka khawatir dengan perubahan kebijakan yang tiba-tiba atau kurangnya perlindungan hukum terhadap modal asing. Ini harus dibenahi. Jawa Barat harus jadi contoh provinsi dengan tata kelola investasi paling transparan dan terpercaya di Indonesia,” tandasnya. **
