BANDUNG,- DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan untuk memastikan pembangunan Gedung Inspektorat Daerah dan Gedung RSUD Kota Bandung berjalan tepat waktu, tepat mutu, tepat anggaran, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Bandung.
“Harapan saya, FGD lanjutan ini tidak berhenti pada diskusi konseptual semata. Forum ini harus menghasilkan Matriks Pemetaan dan Mitigasi Risiko yang jelas, lengkap dengan pembagian peran, langkah antisipasi, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan,” ujar Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung H. Toni Wijaya, S.E., di dalam FGD yang juga dihadiri Ketua DPRD Kota Bandung H. Asep Mulyadi, S.H., Wakil Ketua III DPRD Kota Bandung Rieke Suryaningsih, S.H., serta pimpinan dan anggota Pansus 17 DPRD Kota Bandung tersebut.
Selain itu juga hadir, pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung mengikuti Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas Persiapan Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah dan Gedung RSUD Kota Bandung dengan tema “Mitigasi Risiko Proses Pelaksanaan Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah dan Gedung RSUD Kota Bandung,” di Hotel Shakti Bandung, Kamis, 23 Juli 2026.
Lanjut Toni, Seiring dengan proses penyusunan regulasi yang terus dikawal, termasuk melalui kerja Pansus 17 DPRD Kota Bandung, maka fokus saat ini adalah memastikan tidak ada celah yang berpotensi menghambat pelaksanaan pembangunan.
Ia membeberkan tiga aspek yang perlu menjadi perhatian bersama. Yang pertama, risiko administrasi dan hukum. Toni meminta agar seluruh dokumen, mulai dari perencanaan, proses pengadaan, pelelangan, hingga kontrak tahun jamak harus disusun secara cermat agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun temuan audit di kemudian hari.
Yang harus dicermati pula yaitu risiko teknis dan kualitas pembangunan. Toni menuturkan, keberadaan gedung RSUD Kota Bandung dan gedung Inspektorat Daerah jangan sekadar menyoroti terkait bangunan fisik, tetapi harus menjadi fasilitas pelayanan publik yang memiliki fungsi strategis.
“Oleh karena itu, kualitas konstruksi, kesesuaian spesifikasi teknis, aspek lingkungan, serta standar keselamatan harus menjadi prioritas utama dan tidak boleh dikompromikan hanya demi mengejar target waktu,” katanya.
Toni menambahkan, hal yang perlu diantisipasi sejak dini yakni berbagai potensi kendala yang dapat menyebabkan keterlambatan pekerjaan maupun pembengkakan biaya. Semakin awal risiko dikenali, semakin cepat pula solusi dapat disiapkan.
ia pun ingin memberikan penekanan khusus terhadap peran masing-masing perangkat daerah di dalam perencanaan skema pembiayaan tahun jamak bagi pembangunan dua gedung tersebut.
Inspektorat Daerah, kata Toni, memiliki posisi yang sangat strategis. Selain sebagai perangkat daerah yang akan memiliki gedung baru, Inspektorat juga berperan sebagai early warning system dalam memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
“Sementara itu, Dinas Kesehatan dan RSUD Kota Bandung diharapkan mampu menyiapkan berbagai skenario antisipasi selama masa transisi pembangunan, sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan optimal tanpa terganggu oleh proses konstruksi yang sedang berlangsung,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia berharap forum ini dijadikan sebagai ruang kolaborasi untuk melahirkan keputusan-keputusan yang berkualitas dan bertanggung jawab.
Pada FGD sebelumnya, DPRD dan Pemkot Bandung telah membangun fondasi bersama, mulai dari penyamaan persepsi mengenai aspek regulasi, dukungan terhadap skema pembiayaan tahun jamak (multi-years), hingga pentingnya kepastian hukum sebagai landasan pembangunan.
Sementara FGD kedua ini memasuki tahapan yang tidak kalah penting, yaitu mengubah hasil diskusi tersebut menjadi langkah nyata melalui pemetaan dan mitigasi risiko secara komprehensif.
“Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh perangkat daerah, akademisi, tenaga ahli, serta seluruh pemangku kepentingan yang kembali hadir pada forum ini. Kehadiran Bapak dan Ibu sekalian menunjukkan komitmen bersama untuk memastikan bahwa pembangunan dua fasilitas strategis ini benar-benar dipersiapkan secara matang, terukur, dan akuntabel,” tutur Toni.**
