BANDUNG,- DPRD Kota Bandung mengajak seluruh elemen masyarakat dan jajaran pemerintah daerah untuk merawat warisan sejarah sekaligus memperkuat sinergi dalam merancang masa depan kota.
“Kemajuan kota dinilai tidak hanya diukur dari megahnya infrastruktur fisik, melainkan dari peningkatan kualitas hidup warga secara menyeluruh mulai dari akses pendidikan, kesehatan, hingga penciptaan lapangan kerja,”ujar Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi saat Rapat Paripurna Peringatan HJKB Ke-216, Jumat, 25 September 2026,
Menurutnya, menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan iklim, DPRD soroti beberapa fokus utama pembangunan berkelanjutan yang memerlukan langkah terpadu.
Yang pertama Pengelolaan Sampah Berbasis Ekonomi Sirkular. Pengelolaan sampah diarahkan pada skema berkelanjutan (reduce, reuse, recycle, recovery) yang bernilai ekonomi melalui keterlibatan bank sampah, UMKM, koperasi, dan komunitas warga.
Dalam hal mobilitas dan penanganan kemacetan, penataan ruang kota ditargetkan melalui integrasi transportasi publik, fasilitas pejalan kaki, tata kelola parkir, dan konektivitas kawasan.
“Khusus penanganan banjir dan konservasi, dibutuhkan penanggulangan banjir difokuskan melalui modernisasi sistem drainase, perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pembuatan sumur resapan, serta konservasi daerah hulu,”katanya
DPRD juga mengingatkan pentingnya sensitivitas seluruh aparat pemerintah daerah mulai dari tingkatan jajaran dinas hingga kewilayahan dalam merespons aspirasi serta laporan warga. Karakter ramah dan melayani harus menjadi landasan utama pelayanan publik di lapangan, baik pada urusan administrasi kependudukan, layanan kesehatan, maupun penataan estetika kota.
“Pemerintah dituntut bertindak cepat dan solutif tanpa menunggu persoalan menjadi viral di media sosial,”harapnya.
Perekonomian Kota Bandung difokuskan pada pemberdayaan sektor UMKM dan industri kreatif agar mampu naik kelas.
Ekosistem pendukung akan terus diperkuat melalui pendampingan legalitas, digitalisasi, pembiayaan, hingga pembukaan akses pasar ekspor. Sinergi antara koperasi sebagai aggregator dan BUMD sebagai market creator diharapkan dapat mendorong percepatan kemandirian ekonomi masyarakat rentan.
Mengusung tema HJKB “Solidarity in Harmony”, seluruh elemen dari unsur Forkopimda (TNI, Polri), pelaku usaha, hingga akademisi diimbau untuk menjaga semangat kolaborasi, toleransi, dan gotong royong guna mewujudkan visi Bandung Utama (Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis).
Di akhir Rapat Paripurna, apresiasi setinggi-tingginya turut disampaikan kepada jajaran Pemerintah Kota Bandung atas raihan Penghargaan Komitmen Pengelolaan Sampah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2026. Penghargaan tersebut diharapkan menjadi pemicu semangat untuk mewujudkan Kota Bandung yang semakin maju, nyaman, dan sejahtera bagi seluruh warganya.**
