PANGANDARAN, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran meminta pemerintah daerah segera memperkuat langkah penanganan krisis air bersih yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pangandaran. Salah satu langkah mendesak yang menjadi perhatian adalah penyediaan tandon atau toren air berkapasitas 2.000 hingga 5.000 liter di setiap desa yang mengalami kekeringan.
Arahan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi (rakor) DPRD Kabupaten Pangandaran pada Senin (12/10/2026), menyusul informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat yang diperkirakan berdampak hingga 2027.
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menegaskan bahwa penanganan kekeringan harus dilakukan secara terkoordinasi, terukur, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat. Pemerintah daerah bersama perangkat daerah dan instansi terkait diminta bergerak cepat untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat, terutama air bersih, tetap terpenuhi.
Menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang tidak dapat ditunda. Karena itu, pemerintah daerah harus mampu memetakan wilayah dengan kondisi paling darurat sekaligus menentukan langkah penanganan sesuai tingkat kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah daerah harus segera memetakan titik-titik yang mengalami kondisi sangat darurat. Penanganan harus dilakukan secara terkoordinasi dengan mengutamakan keselamatan jiwa dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,” demikian pokok arahan dalam rakor tersebut.
DPRD Minta Tandon Air 2.000–5.000 Liter di Desa Terdampak
Salah satu langkah konkret yang menjadi perhatian DPRD adalah penyediaan tandon air bersih di setiap desa yang mengalami kekeringan. Tandon dengan kapasitas minimal 2.000 liter hingga 5.000 liter dinilai dapat membantu menampung pasokan air sekaligus mempermudah distribusi kepada masyarakat.
Penyediaan tandon tersebut perlu disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing wilayah, jumlah penduduk terdampak, serta kemampuan distribusi air dari pemerintah daerah dan instansi terkait.
Keberadaan tandon di tingkat desa diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pengiriman air menggunakan mobil tangki. Dengan tersedianya tempat penampungan yang memadai, distribusi air dapat dilakukan lebih efektif dan masyarakat memiliki akses yang lebih teratur terhadap air bersih.
DPRD juga meminta pemerintah daerah memastikan sarana yang tersedia dapat segera digunakan. Inventarisasi aset tandon milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), perbaikan pompa yang mengalami kerusakan, serta penambahan sarana pengangkut air menjadi bagian penting dari langkah penanganan darurat.
Selain penyediaan sarana, pemerintah kecamatan dan desa diminta menyusun skala prioritas penerima bantuan. Langkah ini diperlukan agar distribusi air bersih dapat menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan, terutama wilayah dengan tingkat kekeringan berat dan keterbatasan sumber air.
Asep Noordin Tekankan Mitigasi dan Koordinasi Lintas Instansi
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menekankan bahwa penanganan kekeringan tidak cukup hanya mengandalkan pengiriman air bersih ketika masyarakat mengalami kesulitan.
Pemerintah daerah perlu memperkuat mitigasi dengan memetakan wilayah rawan kekeringan, mengidentifikasi sumber air yang masih dapat dimanfaatkan, serta menyiapkan sarana pendukung sebelum dampak kekeringan semakin meluas.
Pemkab Pangandaran diminta memperkuat koordinasi dengan Taruna Siaga Bencana (Tagana), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Palang Merah Indonesia (PMI), PDAM, serta perangkat daerah lainnya.
Pemetaan wilayah darurat harus menjadi dasar dalam menentukan prioritas pengiriman air, penempatan tandon, dan pengoperasian armada distribusi. Dengan demikian, penanganan tidak berjalan secara parsial, melainkan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.
Asep Noordin juga mengingatkan pentingnya pelaksanaan penanggulangan sesuai standar teknis dan dokumen perencanaan yang berlaku, termasuk standar teknis dari kementerian terkait, Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada SPAM), serta Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM).
Melalui pendekatan tersebut, penanganan darurat diharapkan dapat berjalan seiring dengan perencanaan jangka panjang untuk memperkuat ketahanan air di Kabupaten Pangandaran.
Sekda Instruksikan Penambahan Kapasitas Distribusi Air
Dalam rakor tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran juga menekankan sejumlah langkah teknis operasional untuk meningkatkan kemampuan distribusi air bersih kepada masyarakat.
PDAM diinstruksikan meningkatkan kapasitas pengiriman air sekaligus mempercepat perbaikan pompa yang mengalami kerusakan. Selain itu, seluruh aset tandon atau toren milik PDAM harus didata agar dapat segera dimanfaatkan untuk membantu penanganan kekeringan.
Pada tahap awal, pemerintah daerah menargetkan sedikitnya 15 unit tandon dapat disiapkan untuk mendukung penyaluran air bersih ke wilayah terdampak.
Langkah inventarisasi tersebut penting agar sarana yang sebenarnya sudah tersedia tidak hanya tercatat sebagai aset, tetapi dapat segera digunakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Dinas Sosial juga diminta mengaktifkan kembali dua unit mobil operasional Tagana. Kendaraan tersebut diharapkan dapat memperkuat dukungan logistik dalam pendistribusian air bersih ke wilayah yang sulit dijangkau.
Sementara itu, BPBD diminta melakukan rekayasa armada dengan memanfaatkan kendaraan yang tersedia, termasuk memasang toren pada dump truck. Strategi tersebut ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pengiriman air hingga tiga kali lipat dibandingkan kemampuan sebelumnya, sehingga pelayanan dapat menjangkau lebih banyak warga.
Kecamatan dan pemerintah desa juga diminta segera menyusun skala prioritas penerima bantuan berdasarkan kondisi wilayah dan tingkat kebutuhan masyarakat.
Krisis Air Meluas, BPBD Catat Rata-Rata Lima Desa per Kecamatan Terdampak
Dalam laporan teknisnya, BPBD Kabupaten Pangandaran menyampaikan bahwa dampak krisis air bersih telah melanda rata-rata lima desa di setiap kecamatan.
Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan sarana penyaluran air, baik melalui penambahan tandon maupun peningkatan kapasitas armada pengangkut air bersih.
Hingga rapat koordinasi berlangsung, baru lima unit tandon yang dipinjamkan untuk mendukung penanganan kekeringan. Sementara itu, alokasi pembangunan sumur bor baru pada tahun ini tercatat sebanyak lima titik.
Keterbatasan sarana tersebut menjadi perhatian bersama karena kebutuhan air bersih masyarakat harus ditangani secara cepat, terutama apabila kondisi kekeringan berlangsung lebih lama.
Selain pengiriman air melalui mobil tangki, penyediaan tandon di desa terdampak dipandang sebagai langkah praktis untuk mempermudah penampungan dan distribusi air kepada warga.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan pengisian ulang tandon berjalan teratur agar keberadaan sarana tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
APDESI Usulkan Sumur Bor di Setiap Desa
Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) mengusulkan pembangunan sumur bor di setiap desa sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap kekeringan.
Usulan ini didasarkan pada kebutuhan agar desa memiliki sumber air yang dapat dimanfaatkan ketika pasokan air berkurang akibat kemarau berkepanjangan.
Dalam laporan yang disampaikan pada rakor, biaya pembelian air melalui mobil tangki darurat disebut mencapai Rp20.000 untuk setiap 1.000 liter. Biaya tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam mendorong ketersediaan sumber air yang lebih dekat dan berkelanjutan.
Sejumlah desa telah memiliki sumur bor secara mandiri. Di antaranya Desa Ciakar, Emplak, dan Margacinta, dengan total empat titik sumur bor yang dilaporkan telah tersedia.
Keberadaan sumur bor mandiri tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengembangkan sistem penyediaan air di desa lain yang memiliki kondisi serupa.
Meski demikian, pembangunan sumur bor perlu didukung kajian ketersediaan air tanah, kelayakan teknis, kualitas air, serta kemampuan pengelolaan dan pemeliharaan. Dengan begitu, sumber air yang dibangun dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan tidak menimbulkan persoalan baru.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyatakan dukungan terhadap penganggaran pembangunan sumur bor baru. Dukungan anggaran ini diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah daerah dalam membangun sistem penyediaan air yang lebih tangguh menghadapi ancaman kekeringan.
Dinas Pertanian Optimalkan 22 Titik Sumber Air
Dampak kekeringan tidak hanya menyangkut kebutuhan rumah tangga, tetapi juga berpotensi memengaruhi aktivitas pertanian dan pendapatan petani.
Karena itu, Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran diminta mengoptimalkan 22 titik jaringan sumber air yang berada dalam pengelolaannya. Optimalisasi tersebut ditujukan untuk membantu mempertahankan pasokan air bagi lahan pertanian yang membutuhkan pengairan.
Dalam laporan teknisnya, kendala token listrik pada jaringan sumber air tersebut ditargetkan dapat diselesaikan paling lambat Jumat setelah rapat koordinasi.
Dinas Pertanian juga melaporkan pengadaan sebanyak 75 unit pompa air selama periode 2025–2026. Sarana tersebut ditujukan untuk mendukung pengairan lahan potensial seluas lima hektare sebagaimana tercantum dalam laporan instansi.
Optimalisasi pompa dan jaringan sumber air diharapkan dapat membantu menekan dampak ekonomi akibat kekeringan, khususnya bagi petani yang bergantung pada ketersediaan air untuk menjaga produktivitas lahan.
Pemerintah daerah perlu memastikan seluruh sarana tersebut berfungsi dengan baik dan digunakan sesuai kebutuhan di lapangan.
PDAM Percepat Pemasangan Tandon dan Perbaikan Pompa
PDAM Kabupaten Pangandaran turut melaporkan perkembangan penanganan kekeringan melalui pemasangan tandon air di sejumlah lokasi.
Berdasarkan laporan yang disampaikan dalam rakor, sebanyak empat unit tandon telah terpasang di wilayah Pajaten. Sementara itu, satu unit tandon di kantor pusat masih dalam proses instalasi.
PDAM juga melaporkan satu unit mobil operasional sedang menjalani proses pengadaan suku cadang agar dapat kembali mendukung kegiatan pelayanan.
Perbaikan sarana operasional menjadi bagian penting dalam meningkatkan kecepatan distribusi air, terutama ketika permintaan dari masyarakat mengalami peningkatan.
Selain memperbaiki kendaraan dan pompa, PDAM perlu mendata seluruh tandon yang dapat digunakan serta mengatur distribusi berdasarkan prioritas wilayah terdampak.
Dengan peningkatan kapasitas operasional tersebut, pelayanan diharapkan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan mengurangi keterlambatan pengiriman air bersih.
BKAD Siapkan Dukungan Anggaran Melalui APBD Perubahan
Untuk memastikan penanganan kekeringan tidak terkendala pembiayaan, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pangandaran berkomitmen mengupayakan alokasi anggaran pengadaan tandon atau toren air bersih darurat melalui skema pendanaan APBD Perubahan Kabupaten Pangandaran.
Dukungan anggaran tersebut menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kekeringan.
Pengadaan tandon diharapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan desa yang terdampak, dengan kapasitas antara 2.000 hingga 5.000 liter sebagaimana menjadi perhatian DPRD.
Selain pengadaan unit baru, pemerintah daerah juga perlu mengoptimalkan aset yang sudah tersedia agar penanganan dapat berjalan lebih cepat dan efisien.
Penganggaran yang terencana diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan darurat masyarakat dengan strategi jangka panjang untuk memperkuat infrastruktur penyediaan air bersih.
Penanganan Kekeringan Diharapkan Sejalan dengan Milangkala Pangandaran ke-14
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menginstruksikan agar penambahan pompa air dan penyiapan tandon segera dilakukan pada pekan berjalan setelah rapat koordinasi.
Langkah cepat tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian persoalan air bersih sekaligus berjalan beriringan dengan momentum Hari Jadi atau Milangkala Kabupaten Pangandaran ke-14.
Momentum hari jadi daerah diharapkan tidak hanya menjadi perayaan seremonial, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya menghadirkan pelayanan publik yang nyata bagi masyarakat.
Penanganan kekeringan, khususnya pemenuhan kebutuhan air bersih, menjadi salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam menjawab persoalan mendasar yang dihadapi warga.
Di samping langkah darurat, DPRD juga mendorong penguatan edukasi ekologi kepada peserta didik melalui Dinas Pendidikan. Edukasi tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya menjaga lingkungan, melestarikan sumber air, serta menggunakan air secara bijak.
Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun kesadaran masyarakat dalam menghadapi perubahan kondisi iklim dan meningkatnya risiko kekeringan.
Sinergi Pemerintah dan Desa Jadi Kunci
Rakor penanganan kekeringan DPRD Kabupaten Pangandaran menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, perangkat teknis, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat.
Penyediaan tandon berkapasitas 2.000 hingga 5.000 liter di desa terdampak, peningkatan armada distribusi, perbaikan pompa, optimalisasi jaringan sumber air pertanian, serta pembangunan sumur bor menjadi sejumlah langkah yang perlu dilaksanakan secara terpadu.
Di sisi lain, pemerintah daerah tetap perlu memperhatikan standar teknis penyediaan air minum, kualitas air, kelayakan sumber air, dan keberlanjutan pengelolaan sarana.
Dengan langkah yang terkoordinasi dan dukungan anggaran yang memadai, penanganan kekeringan di Kabupaten Pangandaran diharapkan dapat berjalan lebih efektif, sehingga kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi di tengah ancaman El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga 2027.
DPRD Kabupaten Pangandaran menekankan agar seluruh arahan dan rencana tindak lanjut tersebut segera diterjemahkan menjadi langkah nyata di lapangan, dengan prioritas utama memastikan masyarakat di desa-desa terdampak memperoleh akses air bersih secara memadai. (SP)
