BANDUNG,- Pansus I DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan rapat koordinasi dengan unsur Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk konfirmasi terkait LKPJ 2017 dan LKPJ AMJ 2013 -2018 Gubernur Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, dalam kesempatan tersebut mengatakan, rapat tersebut merupakan tindak lanjut evaluasi LKPJ Tahun 2017 dan AMJ 2013-2018 yang telah dilakukan oleh Pansus I DPRD Provinsi Jawa Barat.
“Apa yang sudah didiskusikan dengan komisi-komisi tadi juga kita diskusikan lagi, semacam dikonfirmasi lagi,” ucap Aher kepada wartawan di Gedung DPRD Jabar, Senin (23/4).
Aher menambahkan, terkait salah satu pembahasan yang mencuat pada kesempatan tersebut, pembenahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Terkait BUMD terus kita benahi, sejak tahun 2008 kita terus melakukan pembehanahan, sebagian sudah berhasil sehat dan yang lainnya dalam masa penyehatan. Saya kira ke depannya kita harus punya orientasi, BUMD ini harus dipantau terus disehatkan dan dirasionalkan,” ujar Aher.
Permasalahan yang dialami saat ini, menurut Aher, karena tidak efektifnya sumber daya manusia di beberapa BUMD. “Ini menjadi beban bagi BUMD. Sampai hari ini kami tidak berani melakukan tindakan PHK. Jadi, kita katakan harus ada penyelesaian, meskipun akhirnya berdampak pada penyelesaian,” kata Aher.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, menjelaskan, rapat pembahasan dilakukan sebagai langkah konfirmasi penjelasan kepada Gubernur Jawa Barat. Tentunya dalam rangka pelaksanaan tugas Pansus I DPRD Provinsi Jawa Barat.
“Ada dua hal, yang pertama LKPJ tahunan dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur Jawa Barat. Secara teknis visi misi gubernur paham. Sehingga, hari ini Pansus berdiskusi dengan gubernur terkait dengan program-program yang sudah dilakukan,” papar Ineu.
Selain itu, Ineu menambahkan, pada kesempatan tersebut dibahas persiapan rekomendasi-rekomendasi yang akan disampaikan rapat paripurna mendatang mengenai Laporan Pansus I tekait LKPJ Tahun 2017 dan LKPJ AMJ Tahun 2013-2018 Gubernur Jawa Barat.
“Ada beberapa hal yang menjadi catatan pada Rapat Pansus Gubernur ini di a ntaranya pembangunan monumental yang harus segera diselesaikan, kemudian pembenahan terhadap aset provinsi yang di dalamnya terdapat BUMD,” ujar Ineu.
Ineu berharap, terkait permasalahan yang kini dihadapi oleh sebagian BUMD, dapat secepatnya dilakukan pembenahan. Pihaknya melalui Komisi III akan terus melakukan evaluasi, dan pengawasan. “Agar ke depannya BUMD di Provinsi Jawa Barat bisa berjalan dengan baik,” pungkas Ineu.
SYA
