SUMEDANG,- Sejumlah persoalan yang terjadi di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Medal serta CSR dalam rangka Penyampaian Umum Pandangan Fraksi-fraksi DPRD terhadap penjelasan bupati mengenai dua Raperda Kabupaten Sumedang ditanggapi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sumedang.
Pandangan umum Fraksi PKB disampaikan Sekretaris Fraksi PKB Kabupaten Sumedang Herman Habibullah. Dikatakan, bahwa tentang tanggung jawab sosial, lingkungan perusahaan, program kemitraan, bina lingkungan terkait ini, masyarakat yang lebih baik dan sejahtera, maka merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah atau perusahaan.
“Semua tidak mungkin dilakukan secara sepihak oleh pemerintah tanpa melibatkan berbagai pihak, terutama pihak swasta dan perusahaan,” katanya, saat rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumedang dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sumedang terhadap Penjelasan Bupati mengenai Dua Buah Raperda Kabupaten Sumedang di Gedung Paripurma DPRD Sumedang, Selasa malam, 18 Februari 2020.
Dikatakan, sistem pengelolaan CSR (Corporate Social Responsibility) perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatannya secara efektif dan efisien untuk pembiayaan pembangunan di Kabupaten Sumedang. Sehingga, kata dia, berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumedang
“Pemerintah harus memberikan jaminan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan CSR tersebut,” katanya.
Sementara keberadaan PDAM Tirta Medal sendiri, imbuhnya, perlu diperhatikan, kualitas air yang tidak memadai dan tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah atau pemuda agar jangan sekedar memenuhi tuntutan dari peraturan perundang-undangan semata, melainkan harus melayani kebutuhan masyarakat secara memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas manajemen.
“Soal pengelolaan air minum ini harus dilakukan secara profesional dan proporsional agar kedepan dapat mencapai efektivitas kinerja yang optimal sebagai sebuah perusahaan yang sehat dan menghasilkan,” tegasnya.
“Selain itu, pengeluaran operasional perusahaan serta sumber daya yang dimiliki PDAM Tirta Medal sesuai dengan kebutuhan,” ucapnya.
Fraksi PKB juga memberikan apresiasi terhadap kinerja Bupati dan Wakil Bupati Sumedang dan jajaran birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam mencapai kinerja yang seoptimal mungkin untuk mewujudkan sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang selaras dengan akuntabilitas keuangan.
“Sebagaimana kita maklumi bersama, bahwa perbaikan manajeman pemerintahan merupakan agenda penting dalam agenda reformasi birokrasi yang sedang berlangsung selama ini,” ujar Herman.
Dikatakan, F-PKB, sistem reformasi birokrasi pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil atau yang lebih dikenal dengan SAKIP.
“Akuntabilitas instansi pemerintahan merupakan kata kunci dari sistem yang sedang dibangun, dan akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. [Abas]
