• Pedoman Media Siber
  • Redaksi
Kamis, April 9, 2026
Patroli Cyber
Advertisement
  • Home
  • Ekonomi
  • TNI-Polri
  • Hukum
  • Nasional
    • Regional
  • Olahraga
  • Politik
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • PARLEMEN
  • Kronik
No Result
View All Result
  • Home
  • Ekonomi
  • TNI-Polri
  • Hukum
  • Nasional
    • Regional
  • Olahraga
  • Politik
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • PARLEMEN
  • Kronik
No Result
View All Result
Patroli Cyber
No Result
View All Result
  • Regional
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • TNI-Polri
  • Hukum
  • Kronik

Beranda » Beratkan Masyarakat, DPRD Jabar Bakal Tolak Omnibus Law

Beratkan Masyarakat, DPRD Jabar Bakal Tolak Omnibus Law

red cyber by red cyber
Maret 14, 2020
in Ekonomi, Featured
0
Share on FacebookShare on Twitter

BANDUNG,- Menyikapi keresahan masyarakat terkait dengan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang dinilai sejumlah pihak  tidak pro terhadap rakyat, seperti yang dilakukan Aliansi Formasi (Forum Ormas dan Harokah Islam) Jabar yang membuat pernyataan menolak secara penuh omnibus law, dengan menyampaikannya ke DPRD Jabar melalui aspirasi demo.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi masalah hukum, Rafael Situmorang, SH, menyatakan dirinya secara pribadi siap menolak dan akan mengakomodir pernyataan dan tuntutan aspirasi demo. Pihaknya berkomitmen akan berkoordinasi dan menindaklanjuti aspirasi ini dengan pimpinan

Baca juga :  Kabupaten Tanah Bumbu Ukir Prestasi Dalam Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Provinsi Kalsel

“Apabila omnibuslaw memberatkan masyarakat, secara pribadi saya akan ikut menolak, dan bejanji akan menyampaikan tuntutan mahasiswa kepada Pimpinan DPRD,” ujar Rafael di DPRD Jabar. Jl Diponegoro 27 Bandung, Jumat (13/3/2020).

Forum Ormas dan Harokah Islam (Formasi) Jawa Barat menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, karena dinilai tidak pro rakyat karena itu aliansi formasi Jabar menyatakan diantaranya :

Menolak secara penuh omnibus law RUU Cipta Kerja,

Mendesak DPRD Jawa Barat membuat pernyataan sikap menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan disampaikan langsung kepada pemerintah pusat.

Baca juga :  Kakorlantas : Pengamanan Nataru Adalah Momentum Polri

Mendesak Pemerintah membuka ruang partisipasi aktif masyarakat sipil dalam setiap pembuatan dan perubahan kebijakan,

Mendesak pemerintah untuk fokus terhadap kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan tidak mengabaikan hak-hak rakyat ketimbang membuat regulasi yang mempermudah investor dan tidak pro terhadap rakyat. ***

Previous Post

Wali Kota Cimahi Resmikan SPALD-T Kampung Hujung Kelurahan Utama

Next Post

DPRD: Kewaspadaan Terhadap Pandemi Covid-19 Harus Ditingkatkan

BeritaTerkait

Featured

Rumah Sakit Literasi Pertama, RSUD Umar Wirahadikusumah Sumedang Raih Rekor MURI

April 8, 2026
Featured

Ratusan CPNS Formasi 2024 Diangkat Jadi PNS

April 8, 2026
oplus_0
Featured

Sidang Korupsi Bekasi: Polisi Aktif Yayat Sudrajat Alias Lippo Disebut Dapat Proyek sejak Era Dani Ramdan

April 8, 2026
Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Andri Rusmana
Featured

Insiden Pohon Tumbang Berulang, Menjadi Indikasi Kegagalan Sistem Pengawasan dan Pemeliharaan Lingkungan Pemerintah Kota

April 8, 2026
Saksi Hendry Lincoln, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Bekasi Berdiri Pake Baju Batik
Featured

Sidang Korupsi Bupati Bekasi, Saksi Hendry Lincoln Sebut Fee Proyek 10 Persen Sudah Ada Sejak Pj Bupati Dani Ramdan

April 8, 2026
Ekonomi

Perempuan Tasikmalaya Go Global, KMT Sukses Ekspor Rajutan hingga Italia

April 8, 2026
Next Post
Wakil Ketua DPRD Jabar Achmad Ru’yat

DPRD: Kewaspadaan Terhadap Pandemi Covid-19 Harus Ditingkatkan

No Result
View All Result

Berita Terkini

Rumah Sakit Literasi Pertama, RSUD Umar Wirahadikusumah Sumedang Raih Rekor MURI

April 8, 2026

Ratusan CPNS Formasi 2024 Diangkat Jadi PNS

April 8, 2026
oplus_0

Sidang Korupsi Bekasi: Polisi Aktif Yayat Sudrajat Alias Lippo Disebut Dapat Proyek sejak Era Dani Ramdan

April 8, 2026
Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Andri Rusmana

Insiden Pohon Tumbang Berulang, Menjadi Indikasi Kegagalan Sistem Pengawasan dan Pemeliharaan Lingkungan Pemerintah Kota

April 8, 2026
Saksi Hendry Lincoln, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Bekasi Berdiri Pake Baju Batik

Sidang Korupsi Bupati Bekasi, Saksi Hendry Lincoln Sebut Fee Proyek 10 Persen Sudah Ada Sejak Pj Bupati Dani Ramdan

April 8, 2026
Patroli Cyber

Patrolicyber.com - Membangun Bangsa Indonesia

Jl. Ahmad Yani No. 262 (Lt.2 Komp. Stadion Sidolig) Kota Bandung
Email: redaksipatrolicyber@gmail.com

  • Home
  • Ekonomi
  • TNI-Polri
  • Hukum
  • Nasional
  • Olahraga
  • Politik
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • PARLEMEN
  • Kronik

Patrolicyber.com © 2020 MFC

No Result
View All Result
  • Home
  • Ekonomi
  • Entertainment
  • TNI-Polri
  • Hukum
    • Kronik
  • Nasional
    • Regional
  • Olahraga
  • Politik
    • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Patrolicyber.com © 2020 MFC