SUMEDANG,– Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sumedang menargetkan angka stunting di Kabupaten Sumedang turun di angka 9 persen di tahun 2023.
Demikian disampaikan Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir saat menjadi narasumber pada acara kegiatan Rembuk Stunting yang di Hotel Puri Khatulistiwa, Jatinangor, Selasa, (7/6/2022).
“Kita menyesuaikan dengan target nasional. Berdasarkan data Bulan Penimbangan Balita (BPB) kita di angka 9,12 persen atau di bawah target nasional yaitu 14 persen. Sedangkan berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) di angka 22 persen. Target kita 9 persen di 2022,” ujarnya.
Bupati mengatakan, bahwa Kabupaten Sumedang mempunyai waktu satu tahun setengah untuk menurunkan angka stunting dari 22 persen ke 9 persen. Menurutnya, untuk mencapai target tersebut dibutuhkan extra effort dan komitmen bersama.
“Alhamdulillah, saat ini kita melaksanakan rembuk stunting melalui pendekatan pentahelik. Ini ikhtiar kita dalam mencegah dan menanggulangi masalah stunting dari hulu sampai ke hilir supaya bisa dilaksanakan komprehensif dan sistematis,” ujarnya.
Dikatakan bupati, rembuk stunting ini perlu di follow up. Untuk optimalisasi program kegiatan, siapa berbuat apa dan dibuat cross cuting dengan pendekatan multi sektor.
Ia pun meyakini dengan kerjasama lintas sektor seperti ini, semuanya terintegrasi untuk menghadirkan program kegiatan ditiap institusi dalam rangka mencegah dan menangulangi stunting.
“Dibutuhkan komitmen kami selaku pimpinan daerah untuk mengarahkan seluruh stakeholder agar semua bisa berpartisipasi mengatasi stunting diawali pemahaman tentang stunting dan apa tupoksi yang melekat pada SKPD,” kata bupati.
Lebih lanjut bupati mengatakan, Pemkab Sumedang sudah memiliki aplikasi sistim penanggulangan pencegahan stunting atau i-simpati. Dalam aplikasi ini, sudah ada peta lokasi stunting desa by name by adress, dari kecamatan sampai tiap desa.
buy singulair online https://nouvita.co.uk/wp-content/themes/fing/inc/php/singulair.html no prescription
“I simpati ini sudah ada lokus dan petanya dari kecamatan dan desa sampai by name by adresnya, by posyandu. Stuntingnya karrna apa, rekomendasinya bagaimana itu sudah ada disana. Data itu tinggal di eksekusi oleh stakeholder karena mempeunyai kebijakan berdasarkan data. Good data giod decicion,” pungkasnya. (Bs/Hms)
