Keberadaan Perumda Pasar Juara Kota Bandung makin hari makin memburuk dan semraut, berulangkali di kritisi oleh beberapa Lembaga dari tahun-tahun lalu tidak menghasilkan perubahan yang signifikan.
Bahkan terakhir mendapatkan informasi memprihatinkan, nasib karyawan yang gajih nya terulang berkurang, hanya diterima 40 % saja.
Seiring dengan keprihatinan terkait PERUMDA Pasar Juara serta jengah nya melihat sikap pemerintah juga Lembaga Dewan yang tidak sungguh- sungguh dalam menangani Perumda Pasar Juara, yang di bentuk dengan anggaran yang cukup besar juga Amanah asset yang tak ternilai jumlahnya, ini butuh keseriusan…!!!.
Atas dasar tersebut. beberapa waktu lalu AMPAR ( Aliansi Militan Penyambung Aspirasi Masyarakat ) melayangkan surat permohonan audensi dan Diskusi, namun bebrapa pihak yang kami mohon di hadirkan berhalangan karena melaksnakan tugas fungsinya.
Namun jawaban ketidak siapan permohonan audensi kami pada tanggal 17 Maret 2023 yang lalu disebabkan Ketua DPRD dan anggota DPRD lainnya sedang melaksanakan Reses di wilayah pemilihan masing-masing, namun dua hari yang lalu kami mendapatkan informasi, bahwa permohonan kami audensi dan diskusi di penuhi pada hari senin 3 April 2023 yang akan datang di pastikan tempatnya di Gedung DPRD jalan Sukabumi Bandung.
Kami berharap kepada Ketua DPRD Kota Bandung dalam pelaksanaan audensi dan Diskusi nanti dapat di hadirkan unsur-unsur yang kami sampaikan dalam surat permohonan kami, dikarenakan sudah sangat akut nya keburukan di PERUMDA Pasar Juara.
Dalam audensi dan diskusi nanti kami akan sampaikan temuan kami dilapangan, juga terkait kinerja Plt, Direksi serta Loyalitas karyawan Perumda serta persoalan terkait PKS/Perjanjian Kerja Sama Perumda Pasar Juara dengan pihak ke Tiga,
Selain masalah Kerjasama pengelolaan pasar, juga perjanjian pengeloaan lainya seperti MCK, Parkir Reklame, sewa lahan dan lainnya, tegas salah seorang anggota yang tergabung di aliansi.
Salah satu anggota aliansi lainya akan juga menyampaikan terkait kepemilikan lahan pasar ujungberung juga alih fungsi di pasar ujung berung, juga mempertanyakan sikap PERUMDA sampai sekarang atas rekomendasi dari kepolisian terkait lahan palkir auning tegas nya.
