BANDUNG, — Bandung AIDS Coalition melakukan audiensi dengan Komisi D DPRD Kota Bandung, di Ruang Rapat Komisi D, Selasa, 5 November 2024.
Audiensi ini diterima Ketua Komisi D Iman Lestariyono, H. Soni Daniswara, Muhamad Syahlevi Erwin Apandi, Eko Kurnianto, S.T., M.PMat, dan dr. Agung Firmansyah Sumantri, SpPD, KOHM., MMRS, FINASIM, serta drg. Susi Sulastri dan Muhammad Reza Panglima Ulung secara teleconference. Turut hadir dari Dinas Kesehatan Kota Bandung dan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung.
Perwakilan Bandung AIDS Coalition (BAC), Andri menjelaskan, Kota Bandung merupakan kota dengan temuan kasus HIV tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Sementara secara nasional, Jawa Barat belum pernah keluar dari kelompok lima besar provinsi tertinggi kasus HIV. Data ini merupakan hasil upaya kolaborasi bersama Dinkes dan Komisi Penanggulangan AIDS sehingga meraup banyak temuan.
“Di satu sisi, kami di tim melihat ini positif karena fenomena gunung es menjadi terbuka sehingga bisa ditanggulangi. Di sisi lain, tentu ini menjadi permasalahan epidemi yang masih harus aktif ditanggulangi. Bagi kami, diperlukan penggulangan lebih komprehensif dengan melibatkan banyak pihak,” ujarnya.
BAC merupakan koalisi dari organisasi-organisasi yang bergerak dalam penanggulangan HIV di Kota Bandung. Koalisi ini terdiri dari 16 organisasi yang berisi ratusan anggota.
Di BAC terdapat ragam kegiatan untuk menanggulangi HIV dengan fokus menjangkau, mendampingi, dan melindungi dari diskriminasi.
BAC masih banyak menemukan bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap warga dengan HIV. Penelantaran, pengucilan, pengusiran, menerpa warga-warga kota berbasis populasi kunci seperti transgender, pengguna narkotika (Napza), lelaki seks dengan lelaksi, hingga wanita pekerja seks. Mereka mengalami eksploitasi, pemerasan, hingga pemerkosaan.
Selain melindungi kelompok populasi kunci HIV, BAC juga ikut mendampingi pengidap HIV termasuk urusan kepatuhan minum obat ARV secara rutin sehingga tidak berpotensi menular.
“Kami berharap melalui pertemuan terhormat ini ada dorongan membuat perda atau pembaharuan peraturan tentang HIV yang merujuk pada Permenkes terbaru. Harapannya dari pertemuan ini kami mendapat dukungan dari bapak dan ibu dewan terhadap upaya anti kekerasan dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV. Tertolaknya identitas mereka di masyarakat erat dengan stigma negatif dari masyarakat,” tuturnya.
Ketua Komisi D Iman Lestariyono mengatakan, DPRD menaruh perhatian pada isu-isu kesehatan. Kegiatan positif ini memerlukan dukungan penuh dari Pemerintah Kota Bandung. “Pengidap HIV ini bisa jadi karena pergaulan, dan ada juga korban yang didapat dari orang tuanya. Tren kenaikan per tahun itu 300 kasus. Pemerintah harus lebih ketat lagi terkait data sehingga potensi penularannya bisa diminimalisir. Peran pemuka agama juga harus dilibatkan. Peran pemerintah bisa menggandeng pemuka agama lintas agama untuk memberikan edukasi masyarakat,” tuturnya.**
