GARUT,– Anggota DPRD Jabar, Edi Rusyandi, menilai perencanaan Pemprov Jabar dalam penanganan Covid-19 buruk. Hal tersebut menjadikan berbagai masalah di lapangan. Ada beberapa masalah yang terjadi mengenai penanganan Covid-19 oleh Pemprov Jabar terutama bantuan pangan.
“Di beberapa daerah terjadi penolakan bantuan Pemprov Jabar. Itu menunjukan kalau ada masalah dan gejolak di bawah. Ada juga informasi mengenai bantuan busuk,” tutur Edi, Minggu (10/5/2020).
Semua masalah yang terjadi, diindikasikan oleh perencanaan pemprov jabar yang buruk. Dia menyontohkan, data penerima manfaat belum beres, namun Pemprov Jabar telah melakukan proses belanja.
“Harusnya sebelum belanja itu menghitung kebutuhan dulu. Siapa yang akan diberi bantuan, jumlahnya berapa juga harus jelas. Ini mah, data belum ada, tapi sudah belanja,” katanya.
Selain itu, karena pengadaan barang dilakukan menggnakan sistem penunjukan langsung atau tanpa adanya lelang, berpotensi terjadi adanya masalah, seperti informasi mengenai adanya telur busuk di Kabupaten Garut.
“Tidak ada quality control. Kalau infromasinya benar ada telur dari bantuan Pemprov Jabar yang busuk, kan mubazir. Siapa yang akan tanggung jawab?” ujarnya.
Edi menambahkan, terdapat juga penerima manfaat bantuan Pemprov Jabar yang tidak tepat. Dia menyontohkan, banyak kasus di Bandung Barat adanya ASN, bahkan anggota DPRD yang mendapat bantuan pangan dari Pemprov Jabar.
“Data yang digunakan itu mungkin data beberapa tahun lalu. Orang yang meninggal masih dapat, ASN, bahkan anggota DPRD,” kata Edi.
“Data yang diajukan oleh desa malah tidak muncul. Jadi kemungkinan tidak menggunakan data ajuan desa, tapi menggunakan data DTKS yang tidak update,” sebutnya.
Dengan melihat kasus yang terjadi, Edi menilai jika Pemprov Jabar tidak serius dalam menangan Covid-19. (Him)
