JAKARTA,– Menyikapi perkembangan situasi nasional akhir-akhir ini, DPP Barisan Relawan Jalan Perubahan (BaraJP) menyatakan delapan poin pernyataan sikap.
Melalui siaran pers yang ditandatangani Ketua Umum Willem Frans Ansanay dan Sekjen Boy BRJ Nababan, berikut delapan pernyataan sikap DPP BaraJP:
- Kami menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi nasional yang diwarnai oleh aksi kekerasan dan tindakan anarkis.
Aksi ini tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga merusak fasilitas umum di berbagai kota. Kami menyampaikan turut berduka cita atas korban jiwa, baik dari masyarakat maupun pihak kepolisian.
Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan kami mendoakan para korban yang masih dirawat di rumah sakit, baik dari pihak masyarakat maupun kepolisian, agar cepat pulih. Harapan ke depan, negara harus hadir untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia.
- Kami mendorong para pembantu Presiden untuk membuka ruang dialog dengan masyarakat secara berkesinambungan.
- Kami menuntut para kelompok yang menebar fitnah, hoaks dan adu domba untuk menghentikan narasi yang berupaya menciptakan perpecahan antara Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan mantan Presiden RI Bapak Joko Widodo, karena akan merusak persatuan antar-pemimpin dan seluruh anak bangsa.
- Kementerian dan lembaga di tingkat pusat harus mempercepat penyerapan anggaran dan alokasi transfer dana ke daerah agar perekonomian daerah berjalan dengan baik dan menyejahterakan rakyat.
- Para pembantu Presiden (Menteri dan Wakil Menteri) fokus menyukseskan program-program kerakyatan Presiden Prabowo-Gibran agar program tersebut dapat berjalan lancar dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat, terutama permasalahan kemiskinan, pengangguran, ketahanan pangan, ketimpangan ekonomi, ketidakadilan sosial, konflik agraria yang berpotensi mengganggu kesejahteraan umum.
- Kami menghormati kebebasan berpendapat setiap warga negara yang dijamin konstitusi. Karena itu, kami meminta DPR RI dan pemerintah untuk lebih sensitif dan berempati terhadap masalah rakyat.
- Pemerintah harus menunjukkan komitmennya dengan merevisi kebijakan fiskal dan anggaran.
Anggaran harus diprioritaskan untuk sektor-sektor krusial seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial, bukan untuk pos-pos yang dianggap tidak esensial oleh publik.
- Untuk mengatasi akar permasalahan, pemerintah harus segera mengimplementasikan langkah-langkah untuk mengendalikan inflasi dan menstabilkan harga bahan pokok, serta membatalkan kenaikan pajak yang dilakukan secara serampangan oleh Kepala Daerah. (bnh)
