BANDUNG,- Komisi I DPRD Kota Bandung membahas sejumlah evaluasi program 2025 dan rencana kerja 2026 bersama Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bandung, di Ruang Rapat Komisi I, Kamis, 15 Januari 2026.
Rapat dipimpin Sekretaris Komisi I Susanto Triyogo Adiputro, S.ST., M.T., dan diikuti Anggota Komisi IDudy Himawan, S.H., Mochammad Ulan Surlan, S.Tr. Akun., dan Ahmad Rahmat Purnama, A.Md. Kepala Bapperida Kota Bandung Anton Sunarwibowo beserta jajaran hadir dalam rapat ini.
Sekretaris Komisi I Susanto Triyogo Adiputro mengatakan, di era internet dan media sosial ini sudah sepatutnya Pemerintah Kota Bandung gerak cepat menyelesaikan masalah. Publik mampu menakar sejauh mana keseriusan pemerintah untuk menangani persoalan yang dialami masyarakat.
“Masyarakat Kota Bandung yang sudah melek secara digital sehingga permasalahan yang ada harus direpons dengan cepat. Maka, kita bahas terkait RKPD dan musrenbang 2027 serta evaluasi perencanaan pembangunan 2025,” ujar Susanto.
Ia mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk mengikat erat lagi sinergitas.
Sinergitas ini penting mengingat Kota Bandung dirundung serangkaian masalah yang tidak akan bisa diselesaikan oleh satu atau dua OPD saja. Saat ini, Kota Bandung sedang menghadapi soal sampah yang mengancam terjadinya penumpukan di banyak wilayah.
“Saya pikirnya banyak, lah, ya solusi dan alat yang bisa mereduksi masalah sampah. Tinggal bagaimana political will dari kita, gitu, untuk bisa menyelesaikan sampah tadi, dimulai dari hal yang terkecil, yaitu tingkat RW dan rumah tangga, gitu,” ujarnya.
Kemudian Susanto meminta efektifitas program pelatihan yang digelar sejumlah OPD bagi warga. Untuk mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi, tak cukup hanya pelatihan. Ia memberi saran supaya OPD bisa langsung mengarahkan warga untuk bergabung dengan jejaring bisnis yang telah berjalan baik.
“Ada kamus usulan yang itu langsung bekerja sama dengan franchise. Seperti yang diterapkan di Jakarta misalnya, satu gerainya Rp25 juta langsung, karena dia tidak perlu lagi memikirkan promosinya seperti apa, pasarnya seperti apa,” tuturnya.
Susanto menjelaskan, jika berbicara tentang konteks pertumbuhan ekonomi itu rumusnya adalah investasi, ditambah belanja pemerintah (spending government), kemudian konsumsi rumah tangga, dan juga selisih ekspor dan impor. Belanja pemerintah ini bisa menjadi penentu untuk memberikan stimulus ekonomi untuk banyak warga.
“Nah, tentu bagaimana berkaitan dengan spending government itu menjadi penting untuk menjadi multiplier effect dalam hal terkait dengan pengurangan, kemiskinan, lalu kemudian pengangguran, dan lain-lainnya. Nah, sejauh apa usulan yang sekarang untuk kemudian bisa mengurangi terkait dengan apa yang menjadi permasalahan Kota Bandung,” ujarnya.
Anggota Komisi I Dudy Himawan menekankan pentingnya saat ini untuk memfokuskan penuntasan masalah sampah. Dalam setiap kegiatan Siskamling Siaga Bencana, kata Dudy, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan sudah sering mewanti-wanti penyelesaian masalah sampah sehingga tak mengulang status “darurat sampah”.
“Jadi saya harapkan Pak Anton beserta jajaran dan juga berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mengupayakan darurat sampah ini tidak terjadi,” katanya.
Titik berat Kota Bandung dari hasil survei sejak tahun-tahun lampau, kata Dudy, masih berkutat pada macet dan sampah.
Dudy juga meminta Pemerintah Kota Bandung memperhatikan usulan perbaikan infrastruktur jalan di bawah dua meter bagi permukiman warga yang berada di dalam gang. Diperlukan perhatian anggaran dari Pemkot Bandung sehingga warga bisa mengalokasikan dana Prakarsa ke bidang lainnya.
Dudy juga berharap perencanaan pengembangan Kota Bandung semakin disiapkan betul menangkap semangat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang meminta Bandara Husein Sastranegara kembali diperkuat dengan penerbangan internasional, mengiringi lalu lintas Bandara Kertajati.
“Momentumnya sekarang, karena kita harus memanfaatkan betul-betul karena kemarin ada surat juga ke Pak Wali dari paguyuban pengusaha Malaysia, lah, yang menginginkan adanya kembali penerbangan langsung ke Bandung. Itu mungkin juga sebagai penguat,” katanya.
Anggota Komisi I, Ulan Surlan mengatakan, terkait kesiapan peningkatan kembail fungsi Bandara Husein Sastranegara, Pemerintah Kota Bandung harus segera membenahi infrastruktur pendukungnya.
“Sebagai penyedia, Kota Bandung harus memberikan ruang kepada tamu, kepada pengunjung dari luar daerah, sehingga betul-betul masuk kota Bandung dengan nyaman. Harapannya Kota Bandung terus ada penyesuaian, ada inovasi, terobosan, supaya tidak membosankan,” ujarnya.
Selain itu, Ulan Surlan juga meminta Pemerintah Kota Bandung untuk menangani masalah kerentanan kemiskinan, fungsi bansos, dan lainnya yang menjadi isu krusial bagi warga Kota Bandung. Ia mengatakan, semua masalah itu harus diselesaikan dengan kolaborasi.
“Good government di Kota Bandung yang istilahnya tercapai jika ada kolaborasi dan ada komunikasi dan ada layanan yang betul-betul layanan yang baik, pasti memang sedikit perlahan-lahan akan tercapai, dan pentingnya pagu anggaran kita juga memang harus betul-betul ada keberpihakan kepada masyarakat. Jadi masyarakat betul-betul bisa merasakan kehadiran kita,” ucapnya.
Anggota Komisi I Ahmad Rahmat mengungkapkan, persoalan sampah seharusnya diarahkan hingga menumbuhkan inisiatif warga dalam mengolah dan mengurangi produksi sampah di masing-masing wilayah.
“Alhamdulillah saya juga mencoba membuat pilot project di RW saya sendiri, Pak. Alhamdulillah kebetulan tempatnya di RT saya, RT 3, RW 14, Kelurahan Pasir Jati, Kecamatan Ujung Berung. Kemudian bank sampahnya sempat jatuh bangun. Sekarang alhamdulillah setelah dikelola oleh ibu-ibu kembali berkembang. Kami ingin memberikan kontribusi maksimal untuk betul-betul kita menyelesaikan masalah Kota Bandung yang sudah sangat lama ini enggak selesai. Terjadi beberapa kali kita darurat sampah,” ujarnya.
Dalam rapat itu, Ahmad Rahmat menyoroti tentang bagaimana Pemerintah Kota Bandung menangani masalah pengangguran. Diperlukan terobosan dan ide-ide baru untuk mampu menyalurkan talenta dari warga Kota Bandung ke sumber-sumber lapangan pekerjaan.
Kepala Bapperida Kota Bandung Anton Sunarwibowo menjelaskan, program-program yang akan dijalankan ke depan akan diselaraskan dengan agenda pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Ada tugas penting kami. Amanat keselarasan di Kota Bandung terhadap misi nasional dan Jawa Barat menjadi keharusan. Sehingga misi Bandung UTAMA diselaraskan dengan Asta Cita pemerintah pusat dan Jabar Istimewa Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.
Ia memastikan bahwa setiap OPD solid untuk menjalankan misi tersebut melalui rencana kerja di masing-masing bidang.
Termasuk dalam tema pembangunan 2027 yang berkaitan dengan peningkatan infrastruktur, sosial, dan ekonomi berbasis kewilayahan untuk mendorong pengembangan koridor wIsata kota yang inklusif dan berdaya saing.
“Siapapun yang melakukan kegiatan pembangunan, baik itu di infrastruktur, di pendidikan, di ekonomi, bisa men-support kebutuhan industri jasa kreatif atau wisata itu sendiri. Nah, infrastruktur yang terakhir kami diberi arahan bahwa kita akan coba membangun semacam rute atau jalur wisata. Yang dimulai dengan perbaikan infrastruktur, itu meliputi sudah tentu jalan di DSDABM, lalu kebersihannya dari DLH, yang terakhir itu keindahannya dari DPKP,” ujarnya.
Program ini akan disempurnakan dengan konsep dwibandara yang sedang dirancang melalui Bandara Husein Sastranegara dan Bandara Kertajati. “Kami mengajukan Kota Bandung berkolaborasi bersama PT DI untuk mnejadi Kota Dirgantara. Mudah-mudahan tahun ini bisa dibuka penerbangan internasional supaya mobilitas bisa meningkat kembali,” katanya.
Sedangkan khusus masalah sampah saat ini berbagai upaya sedang dan akan dijalankan DLH Kota Bandung. Salah satunya dengan mempercepat pembangunan 20 insinerator sampah untuk melengkapi 15 insinerator yang sudah ada di Kota Bandung.**
