SUMEDANG,– Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumedang, Tuti Ruswati membuka kegiatan Bhakti Karya Praja (BKP) Satuan Praja Utama Angkatan XXXIII Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tahun akademik 2025-2026, dilaksanakan di Lapangan Upacara PPS, Jumat (6/2/2025).
Kegiatah Bhakti Karya Praja IPDN diikuti oleh 485 praja bersama 119 induk semang dan akan dilaksanakan di Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang Selatan dan Cimalaka, mulai tanggal 6 Februari sampai dengan 6 Maret 2206.
“Kehadiran 485 Praja bersama 119 induk semang merupakan sebuah kehormatan sekaligus penguatan kolaborasi nyata antara IPDN, pemerintah daerah, dan masyarakat Sumedang,” ucapnya.
Menurut Tuti, Bhakti Praja ini adalah ruang pembelajaran nyata, tempat para praja belajar langsung bersama masyarakat, memahami persoalan di lapangan, sekaligus mengasah kepekaan sosial dan kepemimpinan piblik sejak dini.
“Saat ini Sumedang sedang menjalankan visi Sumedang Simpati Semakin Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Sebuah visi besar yang bertumpu pada data yang akurat, partisipasi masyarakat, serta pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab,” ujarnya.
Untuk itu dibutuhkan pula peran aktif para praja untuk membantu Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam menjalankan berbagai program pembangunan, diantaranya program Desa Cantik (Cinta Statistik), program Sumedang Bebas Sampah serta penguatan kesadaran dan kepatuhan terhadap pajak daerah.
“Kami berharap kehadiran para praja dapat menjadi energi positif dan kolaboratif yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Kami juga berharap adik-adik tidak hanya belajar tata kelola pemerintahan, tapi juga belajar tentang empati, integritas, dan keikhlasan dalam melayani. Karena sejatinya menjadi aparatur negara bukan tentang jabatan, melainkan tentang pengabdian,” harapnya.
Wakil Rektor I IPDN, Hyronimus Rowa, menegaskan bahwa Rektor IPDN, Halilul Khairi, memberikan arahan agar seluruh Praja bekerja secara terukur, disiplin, dan menghasilkan data yang benar-benar berkualitas.
“Pendataan harus dilakukan secara door to door, teliti, dan tidak asal cepat. Data yang sudah dikumpulkan harus dicek kembali sebelum diinput dan diunggah ke sistem. Ketelitian dan kecepatan harus berjalan bersama,” tegasnya.
Menurutnya, hasil BKP harus mampu memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah daerah, khususnya dalam penyempurnaan basis data dan dukungan terhadap program strategis pembangunan. (hms/bon)
