BANDUNG, — Politisi Partai Keadilan Sejahtera, yang juga Ketua Komisi III DPRD Jabar, Jajang Rohana menilai sejauh ini belum semua BUMD di Jabar maksimal dalam setoran dividen.
Dalam pertemuan antara Komisi III DPRD Jabar dengan mitranya beberapa waktu lalu misalnya, terungkap bahwa tidak semua BUMD bisa setor dividen
Di antaranya, PT Agro Jabar nihil setoran dividen 2024 termasuk usulan 2025. Perseroan itu masih memiliki saldo rugi di neraca, sehingga secara aturan perundangan belum dapat memberikan dividen kepada pemegang saham.
Berikutnya adalah PT Agronesia. Kondisinya juga masih sama, tidak ada setoran dividen 2024 maupun untuk usulan 2025. Perusahaan yang bergerak di bidang industri karet, es dan makanan itu juga masih memiliki saldo rugi di neraca.
Selanjutnya adalah PT Bandarudara International Jawa Barat (BIJB). Perusahaan yang mengelola Bandara Kertajati itu tidak menyetorkan dividen 2024 maupun di rencana usulan 2025. BUMD itu masih punya saldo rugi, termasuk beban utang yang tembus Rp2 triliun.
BUMD yang tidak setor dividen berikutnya adalah PT Migas Hilir Jabar. Kondisinya juga sama, masih memiliki saldo rugi.
Kemudian juga PT Tirta Gemah Ripah. Perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan air itu kondisinya juga memiliki saldo rugi.
Namun demikian tetap ada BUMD yang masih memberikan kontribusi dividen. Seperti PT Jasa dan Kepariwisataan (Jaswita) Jabar dengan setoran 2024 sebesar Rp 200 juta dan usulan 2025 sebesar Rp 150 juta. Lalu ada PT Migas Utama Jabar (MUJ) dengan setoran 2024 sebesar Rp 35 miliar sedangkan usulan 2025 sebesar Rp 6,7 miliar.
Jajang memiliki harapan bahwa semua BUMD di Jabar bisa meningkatkan kontribusinya ke masyarakat. Termasuk kontribusi dalam setoran dividen.
“BUMD itu kan penugasan ya, jadi harus berikan pelayanan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Atau juga hasilkan dividen untuk Pemprov,” jelasnya, Sabtu (16/11/2024). **
