SUMEDANG,– Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir didampingi Asisten Daerah Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Asep Uus dan Kabag Ekonomi Mulyani Toyibah menghadiri Rakornas)Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2025 di Balai Kartini Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Rakornas TPAKD 2025 bertujuan memperkecil kesenjangan akses keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Rakornas tahun ini mengusung tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah.”
Kegiatan ini dihadiri oleh para gubernur, bupati dan wali kota dari seluruh Indonesia, serta dihadiri langsung oleh Menko Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, bersama Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Bupati Dony mengatakan, Rakornas menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat inklusi keuangan.
“Ini sangat penting karena akses keuangan daerah harus benar-benar bisa dipercepat,” ujarnya.
Ia menambahkan, percepatan akses keuangan menjadi langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama bagi sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pemerataan akses keuangan bukan sekadar aspek teknis, melainkan bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Kepala daerah untuk dapat melihat dan memetakan potensi UMKM di daerahnya agar mereka mendapatkan akses pembiayaan yang layak,” ujar Airlangga.
Airlangga juga menekankan pentingnya peran OJK dan pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat memiliki literasi keuangan yang baik agar dapat memanfaatkan berbagai produk dan layanan keuangan secara bijak dan produktif.
Pemkab Sumedang sendiri berkomitmen untuk terus mendukung program nasional ini dengan memperkuat peran TPAKD daerah. Berbagai langkah strategis telah disiapkan, mulai dari peningkatan literasi keuangan bagi pelaku usaha mikro, kerja sama dengan lembaga keuangan, hingga percepatan digitalisasi ekonomi lokal.
Percepatan akses keuangan akan memperluas kesempatan ekonomi, memperkuat kemandirian daerah, dan menjadi fondasi penting menuju ekonomi yang tangguh dan berkeadilan.
Dengan sinergi antara pusat dan daerah, diharapkan percepatan akses keuangan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yang merata hingga ke pelosok daerah. (hms/bon)
