SUMEDANG,– Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir menegaskan kepada seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Sumedang agar bekerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).
Hal tersebut disampaikan Bupati Dony saat memimpin Rapat Koordinasi Pemerintahan sekaligus Penandatanganan Perjanjian Kinerja 100 Hari Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang di Aula Tampomas, PPS, Kamis (21/8/2025).
Acara diawali dengan paparan capaian kinerja 100 Hari Kerja lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang promosi pada pelantikan 28 Mei 2025 lalu.
Acara dianjutkan dengan Evaluasi SIJAGUR (Sistem Informasi Kinerja Pembangunan Terukur) sebagai perhitungan TPP dan diakhiri dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja program 100 hari kerja Pejabat Administrator yang dilantik pada tanggal 8 Agustus 2025.
Dalam arahannya, Bupati Dony menyampaikan, pencapaian kinerja harus dimulai dengan tujuan yang jelas yakni mewujudkan Sumedang Simpati Semakin Maju menuju Indonesia Emas 2045.
“Tujuan akhirnya adalah bagaimana masyarakat sejahtera lahir dan batin. Untuk mencapainya, setiap SKPD harus fokus pada target dan sasaran IKU. Tidak boleh ada kegiatan yang tidak berdampak pada pencapaian IKU,” ucapnya.
Bupati meminta kepada seluruh pimpinan SKPD agar memahami IKU dan Tupoksinya masing-masing, serta meningkatkan kepedulian dengan turun langsung ke lapangan untuk melihat realitas permasalahan.
“Setelah paham IKU, pahami masalah yang terkait. Tingkatkan kepedulian kita dengan banyak turun ke lapangan. Semakin banyak berinteraksi, akan semakin banyak inspirasi dan motivasi untuk menetapkan kegiatan yang benar-benar berdampak,” jelasnya.
Masih dalam arahannya Bupati Dony menyampaikan apresiasi atas kinerja jajaran SKPD yang telah bekerja dengan sepenuh hati.
“Saya sangat mengapresiasi kinerja Ibu Bapak semuanya yang telah melaksanakan tugas dengan ilmu dan hati. Insyaallah dengan itu, pelaksanaan tugas kita akan membawa kebaikan dan manfaat,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila menambahkan, seluruh jajaran Pemerintah Daerah harus bekerja dengan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Belanja pegawai dan infrastruktur harus seimbang. Kita digaji oleh rakyat, maka kepentingan rakyat harus selalu menjadi prioritas. Karena itu, koordinasi lintas sektoral juga harus diperkuat,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Tuti Ruswati menyampaikan bahwa mulai Agustus 2025, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) akan diberlakukan berbasis kinerja dan pengelolaan sampah.
“TPP akan dikenakan potongan sesuai capaian kinerja sebesar 10 persen dan berdasarkan pengelolaan sampah di masing-masing SKPD sebesar 5 persen. Selain itu, para camat juga diingatkan kembali mengenai perjanjian kinerja dalam mendukung SAKIP Desa,” ucapnya. (bon/hms)
