JAKARTA,– Profesor John Keane, dari Universitas Westminster, UK dibuku ‘The Life and death of democracy’ mengatakan bahwa demokrasi yang dijalankan di suatu negara belum tentu cocok di negara lain.
Esensi demokrasi bukan terletak pada prosedurnya, melainkan pemerintahan yang rendah hati bukan obyek tindasan tirani militeristik atau tirani modal.
Kedaulatan rakyat dijunjung dengan mengedepankan permusyawaratan, kesediaan mendengar dan menerima argumen bermutu.
“Dan Presiden Jokowi telah melakukan itu di kabinet Nawacita 1 dan Nawacita jilid II, termasuk salah satunya dengan menunjuk Prabowo dalam kabinet sebagai Menhan RI. Bagi sebagian orang, hal ini dianggap tidak beretika, karena Prabowo adalah rival saat pilpres lalu. Bagi saya dan teman-teman PGK (Perkumpulan Gerakan Kebangsaan), Presiden Jokowi kembali menunjukan kebesaran hati dan kedewasaan leadershipnya dalam menyusun parlemen/kabinet yang berlandaskan harmonisasi dan gotong royong. Meminimalkan konflik apapun demi Indonesua Maju,” papar Bursah Zarnubi, SE, Ketum DPP PGK dan ketua panitia seminar nasional dengan tema, “Menggelorakan Sumpah Pemuda Dalam Pembangunan Berkelanjutan” di hotel Green Allia, Cikini, Jakarta, Rabu (30/10), pagi.
Bursah yang merupakan alumnus Universitas Jayabaya Fakultas Ekonomi, Jakarta tahun 1983, juga mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bintang Reformasi dan Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini juga di Pilpres 2009 lalu dicalonkan sebagai calon presiden oleh konstituen dan Partai Bintang Reformasi (PBR) dengam target 8 % suara. Namun rencana tersebut gagal, karena yang menjadi presiden adalah Susilo Bambang Yudhoyono dari Partai Demokrat.
Bursah yang dikenal sebagai aktivis nasionalis mengatakan, jika bangsa dan negara aman tentram dan nyaman, khususnya di Nawacita jilid-II, ini maka gerakan ekonomi dan investasi pun semakin baik sehingga akan tercipta lapangan kerja yang maksimal, kualitas SDM yang mumpuni, termasuk di bidang vokasional agar bisa bersaing dengan TKA (Tenaga Kerja Asing), bahkan mampu menembus pasar internasional.
Bursah mengaku tidak ujug-ujug sebagai Jokowi Lover, karena sejak Pilpres 2014 dirinya sudah membentuk Organ Relawan Jokowi (Reliji), dan saat peluncuran naskah buku “Jokowi Istiqomah Membangun Negeri” bulan Agustus 2018 lalu di Jakarta lalu memaparkan bahwa salah satu kebijakan tepat dan keseriusan Jokowi adalah dalam pembangunan infrastruktur, karena selama ini presiden sebelumnya melalaikan hal ini.
“Kalaupun ada, itu hanya Jawa centris. Sedangkan bangsa dan negara besar ini memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan penduduk lebih dari 260 juta,” jelasnya.
“Kemudian sekarang salahkah Prabowo masuk kabinet? Itu sudah terkalkulasi matang oleh Jokowi. Kita tunggu bagaimana endingnya,” kata pria yang karib disaapa Abang Bursah. (Rahma/PR)
