SUMEDANG,– Menteri BUMN Republik Indonesia periode 2011-2014, Dahlan Iskan, menyampaikan apresiasinya terhadap sistem tata kelola pemerintahan Kabupaten Sumedang yang inovatif dan transparan.
Kualitas birokrasi merupakan penentu utama jalannya pemerintahan. Menurut Dahlan Iskan, Pemerintah Kabupaten Sumedang di bawah kepemimpimam Bupati Dony Ahmad Munir telah meletakkan dasar-dasar birokrasi yang baik melalui pendekatan digital yang inovatif.
“Pemerintahan ini jalan karena birokrasi, sehingga kalau birokrasinya rusak ya rusak. Bupati Sumedang beserta jajarannya di sini menata birokrasi menjadi lebih inovatif sehingga ini diharapkan menular,” ujar Dahlan Iskan saat berkunjung ke Command Center Sumedang, Senin (11/5/2026).
Dahlan juga menyoroti keunikan sistem pelaporan birokrasi Sumedang yang terbuka mulai dari laporan keuangan sampai program MBG yang dapat bisa diakses oleh siapa saja dan kapan saja.
“Laporan birokrasi di sini sangat terbuka. Biasanya laporan itu per tahun, tapi ini setiap hari,” katanya.
Ia pun menekankan pentingnya keberlanjutan sistem yang telah dibangun untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Saya melihat bahwa mewariskan sistem itu sekarang sangat penting sekali, apa yang dilakukan Bupati dan jajarannya akan membenahi sistem tata kelola pemerintahan,” katanya.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir berkesempatan memaparkan langsung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang telah diimplementasikan di Kabupaten Sumedang.
Bupati Dony menyampaikan bahwa pembangunan Kabupaten Sumedang berlandaskan tiga pilar utama, yakni agama, budaya, dan teknologi. Menurutnya, teknologi menjadi akselerator utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
“Pemkab Sumedang berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik secara optimal melalui digitalisasi layanan publik,” ujarnya.
Reformasi birokrasi di Kabupaten Sumedang, lanjut Bupati Dony, dilandasi oleh transformasi menyeluruh.
Seluruh layanan pemerintahan kini dapat diakses masyarakat melalui layanan WhatsApp WA KEPO maupun aplikasi TAHU Sumedang.
“Transparansi juga kami kedepankan. Masyarakat bisa melihat jumlah penerimaan daerah saat ini berapa, jumlah uang keluar berapa, supaya semua orang percaya,” katanya. (hms/bon)
