SUMEDANG,– Menyusul adanya pengurangan dana transper daerah dari pemerintah pusat, Pemkab Sumedang mengusulkan pembangunan infrastruktur ke Pemprov Jabar.
Untuk tahun 2026, Sumedang mengalami pengurangan transper sebesar Rp 204 miliar. Tahun 2025 ini, transper daerah untuk Sumedang mencapai Rp 2,9 triliyun sementara untuk tahun 2026 menjadi Rp 2,7 triliun.
“Dengan pengurangan Rp 204 miliar dari pusat tentunya akan berdampak pada pembangunan di Sumedang,” kata Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir saat mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Infrastuktur di Provinsi Jawa Barat yang dipimpin langsung Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Bertempat di Gedung Pakuan, Selasa (30/9/2025).
Dalam Rakor itu, ia menyampaikan soal berkurangnya dana transper daerah yang diterima Sumedang.
“Kami menyampaikannya ke Pak Gubernur dan meminta ada pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh Pemprov Jabar,” katanya.
Bupati menyebutkan, akan terus berkomitmen bagaimana infrastuktur menjadi perhatian kolaborasi dengen pemerintah provinsi Jawa Barat.
“Mana yang bisa dibangun oleh Sumedang dan mana yang bisa diusulkan ke Pemprov. Kami mengusulkan beberapa ruas jalan sekaligus minta ruas jalan tersebut jadi kewenangan provinsi karena berada di perbatasan kabupaten,” katanya.
Ruas jalan yang diusulkan ke Pemprov Jabar, Ruas Jalan Cisumur Nangerang di Surian yang berbatasan dengan Subang. Ruas Jalan Burujul-Sanca di Buahdua yang berbatasan dengan Indramayu.
“Saya juga mengusulkan pembangunan jalan menuju akses TPSA Cijeruk. Termasuk usulan Jalan Darmaraja Cibugel menjadi jalan provinsi karena berbatasan dengan Garut,” katanya.
Menurutnya, selain mengusulkan pembangunan ke Pemprov Jabar, pengurangan dana transper daerah membuat Pemkab Sumedang harus melakukan efisiensi sampai 50 persen.
“Kami melakukan efisiensi 50 persen untuk perjalanan dinas, alat tulis kantor, cetak. Itu strategi kami untuk menutupi pengurangan dana trasnper dari pusat,” katanya.
Mendampingi Bupati Dony di Rakor hadir Kepala Dinas PUTR Andri Indra Widianto, Kepala Bappeda Sajidin, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Ine Inayah. (hms/bon)
