BANDUNG, — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat berharap hasil lelang jabatan atau seleksi terbuka pengisian 15 jabatan pimpinan tinggi pratama atau pejabat eselon di Pemerintah Provinsi Jawa Barat benar-benar profesional.
“Yang berharap, yang nanti sore dilantik (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama) atau pun yang hasil lelang jabatan ini betul-betul sesuai dengan kriteria yang diharapkan dalam memimpin OPD-nya,” kata Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, di Gedung DPRD Jabar, Jln. Diponegoro Bandung, Jumat (4/1/2019).
Menurut dia, jika hasil lelang jabatan profesional maka hal tersebut akan mendukung janji Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Emil yang akan bekerja “ngabret” di tahun 2019. “Kalau hasilnya sesuai keahlian, kemampuan maka itu kan bisa ‘ngabret’ juga OPD-nya. Jadi jangan sampai target ‘ngabret’ atau cepat untuk melakukan visi misi gubernur tidak bisa tercapai kalau yang dihasilkan tidak profesional,” tutur Ineu.
Politisi perempuan dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat ini mengatakan lelang jabatan ini harus benar-benar terbuka jangan sampai hanya pihak tertentu yang bisa mengikuti prosesnya.
“Ya saya berharap, ini kan lelang terbuka. Termasuk ASN yang ada di Jawa Barat yang sudah berkecimpung dibidangnya bisa ikut lelang ini dan saya berharap lelang ini harus benar-benar terbuka,” ucap dia.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat Didin Supriadin mengatakan lelang jabatan atau seleksi terbuka untuk pengisian 15 jabatan pimpinan tinggi pratama di Pemerintah Provinsi Jawa Barat jangan sekadar formalitas semata.
Selain itu, Didin juga menuturkan lelang jabatan tersebut jangan sampai menjadi alat bagi Gubernur Jawa Barat untuk memasukkan “orang-orangnya” ke Pemprov Jawa Barat.
“Intinya lelang jabatan jangan hanya dijadikan sekadar formalitas untuk alat membawa orang-orang di luar Pemprov Jabar. Hal ini mengingat pejabat eselon tiga juga masih banyak yang daftar tunggu dan mereka memiliki kemampuan mumpuni,” ujar Didin Supriadin kepada wartawan di Bandung.
Politikus Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat ini menilai wajar atau sah-sah saja sistem lelang jabatan yang diputuskan oleh Gubernur Jawa Barat untuk menjaring 15 posisi pejabat eselon dua.
“Itu sah-sah saja, enggak ada masalah. Namun, yang terpenting lelang itu dilakukan dengan betul-betul profesional dan harus sesuai dengan aturan yang ada di Badan pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan atau Baperjakat,” pungkasnya. *Red
