BANDUNG – Menyikapi rapid test massal virus corona (Covid-19), DPRD Jawa Barat (Jabar) berharap agar Gubernur Jabar melakukan rapid test massal dengan sistem door to door.
Hal tersebut disampaikan ketua Fraksi PKS DPRD Jabar Haru Suandharu. Haru mengatakan bahwa gubernur harus meminimalisir risiko penyebaran dalam rapid test massal ini.
Jika dilakukan di suatu tempat dengan mendatangkan banyak orang yang hendak melaksanakan rapid test tersebut, itu justru dirasa akan memiliki risiko yang lebih tinggi dalam penularan virus tersebut.
Maka dari itu, di sangat berharap agar pelaksanaan rapid test dapat dilakukan pihak berwenang dengan cara jemput bola atau mendatangi mereka yang hendak dan dianggap perlu melakukan tes tersebut. “Hemat saya sih mendingan gubernur Jabar memerintahkan door to door atau dari pintu ke pintu untuk melaksanakan rapid test,” jelasnya.
Bukan tanpa alasan hal tersebut dikemukakan olehnya, Haru mengatakan bahwa saat ini kondisinya tidak memungkinkan untuk mengumpulkan masyarakat di suatu tempat, juga alangkah baiknya jika rapid test diperuntukan terlebih dahulu bagi mereka yang sudah berstatus ODP ataupun PDP.
Selain yang telah dinyatakan ODP dan PDP, pejabat pemerintah dan para pembuka agama juga harus didahulukan karena mereka-mereka banyak berinteraksi dengan banyak orang. “Kita ikhtiar mencegah penyebaran, tak perlu di ruang terbuka. Apalagi anjuran WHO sudah bukan social distancing lagi, sekarang sudah ada anjuran physical distancing,” jelas Haru.
“Sesuai dengan sasaran dulu, kaya ODP atau PDP.
buy clomiphene online https://buywithoutprescriptionrxonline.com/dir/clomiphene.html no prescription
Lalu
ulama, pejabat pemerintah karena banyak berinteraksi dengan banyak orang,”
jelasnya, Rabu 25 Maret 2020.
Sebelumnya Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, telah menegaskan bahwa rapid test massal di Jabar diperuntukan bagi mereka yang masuk dalam tiga Kategori.
Kategori pertama, yakni masyarakat dengan risiko tertular paling tinggi seperti orang dalam pemantauan (ODP) yang baru tiba dari luar negeri, yakni pasien dalam pengawasan (PDP) dan keluarga, tetangga, dan temannya, serta petugas kesehatan di rumah sakit yang menangani Covid-19.
Kategori kedua, yaitu masyarakat dengan pekerjaan yang berinteraksi sosial sehingga rawan tertular. Dan kategori ketiga meliputi masyarakat luas yang memiliki gejala sakit yang diduga penyakit Covid-19. Dugaan tersebut harus merujuk keterangan dari fasilitas kesehatan. ***
