BANDUNG, —Setelah meraih penghargaan transformasi digital berkat inovasi pelayanan publik, termasuk penerapan sistem pemilihan kepala desa secara elektronik atau e-voting di 92 desa.
Berkat inovasi tersebut, Kabupaten Sumedang kembali mencuri perhatian dalam Bandung Digital Safety Forum (BDSF) 2026.
Penghargaan tersebut diterima Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila dari Ketua PWI Jawa Barat Tantan Sulthon Bukhawan dalam kegiatan yang berlangsung di Pendopo Wali Kota Bandung, Jalan Dalem Kaum, Kamis, (29/10/ 2026).
Forum yang digagas Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat bersama Jurnalis Hukum Bandung (JHB) ini mendapat dukungan langsung dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai sponsor, sekaligus menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat keamanan transaksi digital di tengah meningkatnya ancaman kejahatan siber berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
E-Voting di 92 Desa, Sumedang Tunjukkan Terobosan Digital
Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldila mengungkapkan, penerapan e-voting Pilkades di 92 desa menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam mempercepat transformasi digital hingga tingkat pemerintahan desa.
Inovasi tersebut tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga melibatkan pendampingan masyarakat, termasuk warga lanjut usia yang belum terbiasa menggunakan perangkat elektronik.
Menurut Fajar, keberhasilan digitalisasi harus diimbangi kesiapan masyarakat, keamanan sistem, serta perlindungan data pribadi.
Ia juga menekankan pentingnya peran media dalam menghadapi maraknya penyebaran hoaks dan manipulasi informasi di ruang digital.
“Peran media juga kami nilai sangat vital dan memiliki tugas yang semakin berat di era sekarang. Media tidak hanya bertanggung jawab menyajikan informasi, tetapi juga wajib memberikan literasi, edukasi, serta perlindungan bagi masyarakat agar terhindar dari paparan hoaks dan penggiringan opini yang tidak bertanggung jawab,” ujar Fajar.
BRI Dukung BDSF 2026, Wamenkomdigi Ingatkan Bahaya Penipuan AI
Dukungan BRI terhadap penyelenggaraan BDSF 2026 menjadi bagian dari keterlibatan sektor perbankan dalam mendorong literasi keamanan digital, khususnya perlindungan transaksi keuangan masyarakat dan pelaku UMKM.
Persoalan tersebut semakin penting seiring meluasnya penggunaan mobile banking, dompet elektronik, dan pembayaran QRIS yang juga berpotensi menjadi sasaran penipuan digital.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, yang memberikan sambutan secara daring, mengingatkan bahwa perkembangan AI telah dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk menciptakan modus penipuan yang semakin sulit dikenali.
Mulai dari deepfake, voice cloning, hingga pencurian identitas digital kini menjadi ancaman nyata bagi masyarakat.
Nezar mengutip data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencatat lebih dari 608 ribu laporan penipuan melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) hingga Juni 2026.
“Korban kejahatan ini tidak mengenal latar belakang, mulai dari masyarakat umum, pelaku usaha, aparat penegak hukum, akademisi, bahkan jurnalis sendiri. Artinya, tingginya literasi tidak otomatis membuat kita aman. Kewaspadaan harus menjadi kebiasaan,” tegas Nezar.
PWI Jabar dan JHB Dorong Kolaborasi Lawan Kejahatan Siber
Ketua PWI Jawa Barat Tantan Sulthon Bukhawan menilai kecanggihan AI telah mengubah pola kejahatan digital. Pelaku kini mampu memanipulasi wajah dan suara seseorang untuk mengelabui korban.
Sementara itu, Ketua JHB Suyono Widik menegaskan bahwa BDSF 2026 digelar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, perbankan, industri teknologi, dan media.
Penghargaan kepada Kabupaten Sumedang menjadi salah satu pesan penting dari forum tersebut, yakni kemajuan digitalisasi pemerintahan harus berjalan beriringan dengan keamanan teknologi dan perlindungan masyarakat.
Dengan dukungan BRI dan berbagai pemangku kepentingan, BDSF 2026 diharapkan mampu mendorong terciptanya ekosistem digital yang lebih aman, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan berbasis teknologi.**
