SUMEDANG,– Dalam upaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkab Sumedang bersama Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kabupaten Sumedang akan membuka layanan Samsat Masuk Desa (Samades).
Hal itu disampaikan Kepala P3D Wilayah Kabupaten Sumedang Widianto Nugroho Adi saat beraudiensi dengan Sekretaris Daerah Herman Suryatman, Kamis (9/6).
“Samades ini adalah inovasi layanan untuk mempermudah para wajib pajak yang berdomisili di wilayah perdesaan dalam pembayaran pajak kendaraan,” ujar Widianto.
Dalam pelaksanaannya, lanjutnya, Samades melibatkan Bumdes sebagai layanan pembayaran untuk pajak kendaraan bermotor dan wacana layanan sudah lama bergulir dari Tahun 2021.
“Sampai saat ini cakupan layanan Samades baru sampai Cisitu dan akan direlokasi ke Kecamatan Darmaraja. Selanjutnya nanti akan mengcover layanan di tujuh kecamatan,” ujarnya.
Widianto mengatakan, dari 379 ribu potensi kendaraan di Sumedang, ada sekitar 16 ribu wajib pajak yang menunggak pajak kendaraan bermotor dengan persentase 90 persen kendaraan roda dua dan 10 persen roda empat.
“Penelusuran kendaraan yang menunggak pajak cukup sulit karena keterbatasan kemampuan untuk bisa mengejar para penunggak pajak di pelosok desa,” tuturnya.
Oleh karena itu, dibutuhkan campur tangan Pemkab untuk mengintervensi hal tersebut dengan melibatkan Bumdes, dimana harapannya bisa mencapai target PAD yang diinginkan.
“Kemampuan dan kapasitas layanan di Samsat sangat terbatas. Kami hanya punya 4 fixed point dan 2 mobile piont, (jadi) tidak bisa mengejar 26 kecamatan dengan total 370 potensi kendaraan bermotor. Butuh partner dan ‘reliable’ untuk diajak kerja sama, yakni Bumdes,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekda Herman Suryatman mengatakan, untuk mencapai target Rp. 1 triliun PAD, dibutuh extra ordinary effort, sinergi, kerja keras dan komitmen bersama.
Ia pun meminta pihak yang terlibat secepatnya melakukan akselerasi dan rencana aksi dengan membuat tim melakukan tugas sesuai target yang ditetapkan.
“Kita punya agenda besar supaya maju. Kami berkomitmen supaya P3D supaya bisa maksimal. Cara berfikir harus berbeda dan ada extra effort,” kata Sekda.
Lebih lanjut Sekda juga mengatakan, optimalisasi potensi pajak kendaraan bermotor dalam mendongkrak PAD harus dilakukan dengan ekosistem dimulai dari hulu dengan bersama-sama melakukan diseminasi ke tiap desa dan lintas SKPD.
“Kita harus support PDRB. Pasti semua bidang akan bertumbuh, termasuk pajak dan transaksi perbankan juga akan meningkat,” tuturnya. (bs/hms)
