SUMEDANG,– Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir menghadiri kegiatan Stakeholders Day dalam rangka Hari Bakti Perbendaharaan ke-22 yang diselenggarakan di Aula KPPN Sumedang, Rabu (28/1/2026).
Bupati Dony menegaskan, Stakeholders Day bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi dan komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel.
Menurutnya, perbendaharaan negara kini telah bertransformasi dari fungsi administratif menjadi instrumen penting dalam mendorong pembangunan dan pemerataan kesejahteraan.
“Keberhasilan pelaksanaan anggaran tidak cukup diukur dari tingginya serapan, tetapi harus dilihat dari sejauh mana anggaran tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar bupati.
Ia juga menekankan pentingnya penerapan prinsip spending better dan value for money, yaitu pengelolaan anggaran yang ekonomis, efisien, dan efektif.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat optimal dan berdampak langsung bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Bupati Dony mengatakan Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumedang telah mencapai 75,5, menempatkan Sumedang pada peringkat ketiga terbaik di Jawa Barat untuk kategori kabupaten.
Capaian tersebut, lanjut Dony, menjadi pemacu semangat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa reformasi birokrasi merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima.
Ditambahkan Dony, Transformasi birokrasi terus didorong melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), integrasi layanan pada Mal Pelayanan Publik (MPP), serta percepatan proses perizinan yang transparan, terukur, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
“Budaya melayani harus menjadi nilai utama dalam setiap pelaksanaan tugas aparatur dan saya harap kegiatan Stakeholders Day ini mampu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, instansi vertikal, dan pemerintah daerah, sehingga APBN benar-benar menjadi pengungkit pembangunan, pemerataan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumedang,” pungkasnya. (hms/bon)
