TANAH BUMBU, – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus mendorong percepatan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mewujudkan efisiensi belanja. Komitmen tersebut ditegaskan dalam keikutsertaan pada High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Wilayah Kalimantan Selatan Tahun 2026 yang digelar pada Rabu (15/04/2026).
Bupati Tanah Bumbu, H. Andi Rudi Latif, A.Md.T., S.H., M.M., melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Tanah Bumbu, Eryanto Rais, menyampaikan bahwa pemerintah daerah siap memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mendukung implementasi program TP2DD secara berkelanjutan.
Menurutnya, percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah bukan hanya menjadi tuntutan zaman, tetapi juga kebutuhan mendesak untuk menciptakan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien.
“HLM TP2DD menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah dan memperkuat komitmen bersama dalam mendorong digitalisasi transaksi di lingkungan pemerintah daerah, khususnya dalam upaya optimalisasi PAD dan efisiensi belanja daerah,” ujarnya.
Kegiatan HLM TP2DD tahun ini mengangkat tema “Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah melalui Percepatan Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan”. Forum ini diikuti oleh seluruh anggota TP2DD, kepala SKPD, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan strategis, di antaranya unsur Forkopimda, perwakilan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), serta pimpinan Bank Kalsel.
Dalam forum tersebut, dibahas secara mendalam pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam menyediakan layanan keuangan berbasis digital yang terintegrasi. Layanan ini diharapkan tidak hanya aman dan efisien, tetapi juga mudah diakses oleh masyarakat luas.
Digitalisasi transaksi daerah dinilai mampu meminimalisir kebocoran pendapatan, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah daerah juga dapat memantau arus kas secara real-time dan mengambil keputusan yang lebih tepat.
Lebih jauh, percepatan implementasi TP2DD diharapkan menjadi salah satu kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan meningkatnya PAD dan efisiensi belanja, ruang fiskal pemerintah akan semakin luas untuk membiayai program-program pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Melalui dukungan aktif seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan, program digitalisasi ini diharapkan dapat berjalan optimal, berkelanjutan, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam peningkatan kualitas layanan publik dan kemudahan akses transaksi.
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu pun menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. (Ag)
