CIMAHI, — Diduga tidak Memiliki Surat Izin Pengambilan Pengolahan Air (SIPPA) PDAM Tirta Raharja Perusahaan Air minum yang di Jl. Kolonel Masturi KM.03 Cisarua Kota Cimahi tersebut akan dilaporkan ke Polisi. Hal tersebut Terungkap Saat Jajaran LSM PMPR Indonesia Melakukan Audensi dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat pada Kamis 25/10. Turut hadir Perwakilan Satpol PP, Bapenda dan Inspektorat Jawa Barat.
Dalam keterangannya perwakilan DPMPTSP Jabar menerangkan bahwa PDAM Tirta Raharja Cimahi Izin SIPPA nya belum diperpanjang dari tahun 2012 – 2018.
Ketua Umum LSM PMPR INDONESIA, Rohimat Joker melalui Kurniawan selaku Direktorat Pengembangan DPP usai audensi, Kamis (25/10) kepada awak media menerangkan terkait Perizinan Bodong khusus tentang Surat Izin Pengambilan Pengolahan Air (SIPPA) pada PDAM Tirta Raharja Kota Cimahi Sejak 2013 – 2018, pihaknya dalam waktu dekat akan melaporkan pada pihak yang berwajib, karena hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.
Menurut Kurniawan, dalam undang undang tersebut, dimana dalam pasal 94 terdapat ketentuan pidana. “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air tanpa memperoleh izin dari pemerintah atau pemerintah daerah, dipidana dengan pidana Penjara paling lama 3 Tahun dan Denda paling Banyak Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus juta Rupiah),” jelas Kurniawan.
Kurniawan menerangkan, seperti yang diketahui sebelumnya bahwa perizinan Surat Izin Pengambilan Pengolahan Air (SIPPA) PDAM Tirta Raharja dimulai secara resmi pada 2008 – 2012. Namun hingga 2013 – September 2018 masih belum diperpanjang tetapi perusahaan tersebut tetap membayar Pajak ke Badan Pendapatan Provinsi Jawa Barat walaupun izinnya sudah habis. Artinya, Hingga 2013 – September 2018 tidak memiliki izin Pengambilan Pengolahan Air (SIPPA). Hal tersebut disinyalir PDAM Tirta Raharja melakukan penggelapan pajak karena izin perusahaan PDAM Tirta Raharja tidak aktif (Mati).
Sebelumnya, LSM PMPR INDONESIA telah melakukan audensi dengan pihak managemen PDAM Tirta Raharja pada Selasa lalu (09/10) di Kantor PDAM Tirta Raharja Jl. Kolonel Masturi KM.03 Cisarua Kota Cimahi. Pada saat itu hadir Manager OP Teknik Nana S, Manager Produksi Dedi S, Sri Hartati Manager Humas beserta perwakilan dari LSM PMPR Indonesia.
Dedi menjelaskan, perizinan Surat Izin Pengambilan Pengolahan Air (SIPPA) PDAM Tirta Raharja dimulai secara Resmi pada 2008 – 2012. “Izin kita, Pengambilan Pengolahan Air (SIPPA) PDAM Tirta Raharja itu dimulai 2008 – 2012, Selanjutnya dari 2013 – 2018 kita sudah melaksanakan perpanjangannya namun oleh BBWS belum mengeluarkan rekomendasi perpanjangan izinnya. Kita sesulitan di BBWS agar dilanjutkan ke DPMPTSP Jawa Barat”.
Dedi saat ditanya, 2013 -2018 izin belum diperpanjang, dirinya membenarkan. “Kan tadi Kita Kesulitan di BBWS karena peraturan sekarang perizinan SIPPA harus melalui Kementerian PUPR C.q BBWS sebagai Satker di wilayah, namun kita selalu rutin bayar pajak ke Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat (BAPENDA),” imbuhnya.
Menurut Kurniawan Perwakilan dari LSM PMPR, Selain tidak memiliki Izin Perusahaan tersebut juga akan dilaporkan Mengenai Dugaan KKN pada Pajak PDAM Tirta Raharja dalam kurun Waktu 2013 – 2018 yang disinyalir tidak masuk ke Kas Daerah. “Sehingga akibat kegiatan Tersebut negara sangat dirugikan, seluruh jajaran PDAM Tirta Raharja yang terindikasi ikut terlibat kita laporkan semuanya,” tutup Kurniawan.
Elly
