TANAH BUMBU, – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027, bertempat di Hotel Lotusa Batulicin, pada Rabu, 11 Februari 2026.
Kegiatan ini menjadi tahapan penting dalam menyerap aspirasi dan memperkuat sinergi para pemangku kepentingan dalam penyusunan arah pembangunan daerah.
Bupati Tanah Bumbu, H. Andi Rudi Latif, A.Md.T., S.H., M.M., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh stakeholder yang hadir, mulai dari unsur legislatif, eksekutif, hingga kelompok masyarakat.
“Saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh stakeholder pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu yang telah hadir. Kehadiran unsur legislatif, eksekutif, dan masyarakat membuka ruang partisipasi di setiap tahapan perencanaan, sehingga menghasilkan perencanaan yang lebih matang dan berkualitas,” ujarnya.
Bupati menegaskan penyusunan RKPD Tahun 2027 harus bersifat adaptif, integratif, serta mampu menjawab persoalan dan tantangan daerah secara tepat dan strategis. Melalui forum ini, pemerintah daerah ingin menghimpun aspirasi masyarakat terkait prioritas, sasaran, dan program pembangunan.
“Desain perencanaan tidak hanya ideal secara tekstual, tetapi juga harus dapat diimplementasikan secara kontekstual, seiring perubahan paradigma dari kerja menjadi kinerja,” tegasnya.
bupati juga menekankan pentingnya dokumen perencanaan yang responsif, antisipatif, dan fleksibel melalui kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, dunia usaha memegang peran penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.
Bupati mencontohkan kontribusi Jhonlin Group dalam pembinaan ratusan UMKM dan fasilitasi perlindungan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
“Ini contoh praktik sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” katanya.
Selain itu, bupati mengapresiasi dukungan perusahaan dalam penyerapan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan infrastruktur yang memperkuat mobilitas serta aktivitas ekonomi warga.
RKPD 2027 sendiri menjadi penjabaran tahun ketiga RPJMD Tanah Bumbu 2025–2029 dan telah disinergikan dengan RPJMN serta RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan. Tema pembangunan yang diusung yakni: “Transformasi Infrastruktur, Transformasi Ekonomi dan Pelayanan Publik Menuju Tanah Bumbu Maju, Makmur dan Beradab.”
Bupati juga mengingatkan agar arah pembangunan daerah selaras dengan kebijakan strategis nasional. Ia merujuk arahan Presiden RI terkait penanganan sampah terpadu, pengentasan kemiskinan, swasembada pangan dan energi, serta program makan bergizi gratis, layanan kesehatan gratis, dan peningkatan akses pendidikan.
Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik.
“Semua pegawai harus peka terhadap kondisi masyarakat dan mampu memberikan pelayanan terbaik,” pesannya.
Bupati berharap hasil FKP mampu mendorong pembangunan 2027 yang lebih terarah, terukur, akuntabel, dan responsif terhadap isu strategis daerah.
Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Tanah Bumbu Yulian Herawati, unsur Forkopimda, serta para pemangku kepentingan daerah.
Sementara itu, Narasumber Perencana Ahli Madya Bappeda Kalimantan Selatan, Yudhi Mahendera, S.Pi., M.P., menyampaikan materi mengenai Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan. Kebijakan pembangunan tersebut dirangkum dalam visi “Kalsel Bekerja”
Narasumber Kepala Bappedalitbang Tanah Bumbu, M. Untung RLU, S.H., M.H., CRMTM, CPM., menyampaikan materi pemaparan visi dan misi Kepala Daerah Tanah Bumbu dalam rangka perencanaan pembangunan tahun 2027.
Tema Pembangunan Tanah Bumbu 2027: “Transformasi Infrastruktur, Ekonomi, dan Pelayanan Publik Menuju Tanah Bumbu Maju, Makmur, dan Beradab.”
Narasumber Agustinus Sulistiyanto, Praktisi Senior Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Kemendagri menyampaikan materi bertajuk Transformasi Strategis Menuju Kemandirian Ekonomi dan Penyangga Utama IKN. Kabupaten Tanah Bumbu harus mampu tampil sebagai Teras Depan yang mandiri bagi Ibu Kota Nusantara (IKN). (Ag)
