PANGANDARAN, — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran dengan agenda jawaban Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Pangandaran, atas jawaban Bupati Pangandaran terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Pangandaran tahun 2025, pada Selasa, 23 September 2025.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Pangandaran Ngisom, S.Pd.I. didampingi Sekretaris Fraksi Rohimat Resdiana, S.Pd. menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas tanggapan Bupati Pangandaran terhadap penjelasan Bapemperda mengenai 4 Raperda Inisiatif DPRD tahun 2025.
Ngisom juga mengatakan sebagai representasi politik rakyat, Fraksi PDIP memandang penting untuk memberikan beberapa penegasan:
1. Raperda perubahan kedua atas Perda Nomor 11 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa
Fraksi PDIP sepakat dengan bupati bahwa penyesuaian regulasi ini sangat mendesak. Akan tetapi dalam pelaksanaanya harus memperhatikan SE Mendagri nomor 141/III 5/BPD tanggal 8 maret 2021 tentang Penerapan Pemilihan Kepala Desa Serentak melalui e-voting, serta SE Gubernur Jawa Barat Nomor : 141 / PMP.01/DPM – Desa tentang fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak secara elektronik / digital.
Fraksi PDIP menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat agar demokrasi desa terbebas dari praktik politik uang, serta penegakan hukum yang tegas untuk membangun kepercayaan publik.
2. Raperda Pemerintahan Desa
Fraksi PDIP menghargai pandangan Bupati Pangandaran yang mendorong profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan desa. Mengutip salah satu ungkapan Bung Karno tentang desa, bahwa desa merupakan salah satu benteng pertahanan negara, desa harus berdikari secara ekonomi, berdaulat dalam politik, dan kepribadian dalam budaya.
Maka dengan itu Fraksi PDIP menegaskan, bahwa kewenangan desa harus didesain untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan membangun desa sebagai subjek utama pembangunan.
3. Raperda Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Fraksi PDIP mendukung catatan Bupati Pangandaran tentang pentingnya perlindungan bagi tenaga kerja. sebagaimana pandangan bung karno tentang buruh, bahwa buruh adalah tulang punggung pembangunan dan perjuangan nasional, serta aktor penting yang harus memiliki kekuatan melalui machtsvorming dan madirsanssending untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial.
Berdasarkan hal tersebut, Fraksi PDIP menekankan agar program ini tidak terbatas pada pekerja formal saja, namun juga pekerja informal yang merupakan mayoritas di kabupaten pangandaran. Pemerintah daerah harus menyiapkan skema kebijakan yang berpihak dan inklusif.
4. Raperda Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Pangandaran
Fraksi PDIP sepakat dengan Bupati Pangandaran, bahwa Bank Pangandaran harus diperkuat sebagai BUMD kebanggaan daerah.
“Namun, Fraksi PDIP menegaskan pentingnya tata kelola yang akuntabel. bank pangandaran harus benar-benar menjadi agen percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, dengan prioritas kredit pada sektor produktif dan pelaku umkm, serta mendukung pembangunan insfrastuktur dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Ngisom.
Dengan demikian, lanjutnya, Fraksi PDIP menerima dan menyetujui untuk melanjutkan pembahasan 4 Raperda Inisiatif DPRD Pangandaran tahun 2025, dengan beberapa catatan sebagaimana yang telah sampaikan.
Fraksi PDIP siap bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengawal implementasi Raperda ini agar memberikan manfaat nyata bagi rakyat Kabupaten Pangandaran. (Supriatna)
