JAKARTA,– Hampir sebulan tidak bertemu, Pimpinan Front Gerakan Marwah Aceh (FGMA) sekaligus Ketua Umum GAM Independen Tgk. Sufaini Syekhy yang waktu lalu (16/9/2019) bertempat di Mie Aceh Seulawah, Cikini, Jakarta Pusat didaulat dan dicalonkan Alumni Kongres Relawan Jokowi Sedunia (AKRJS) 2013 dan Forum Wartawan Pancasila (FWP) sebagai Tim Khusus Presiden Jokowi bidang Aceh melengkapi ke-11 Timsus Presiden yang ada.
Ketika ditemui Patrolicyber, Rabu (13/11/2019), ia menyampaikan bahwa dirinya mendapatkan amanah dari masyarakat Aceh agar pemerintah segera membebaskan Irwandi Yusup. “Kami meminta Irwandi dibebaskan sesegera mungkin, jika tidak, kami akan serukan dan minta perjanjian Helsinki dibatalkan. Sebagaimana kita tahu, Gubernur Non Aktif Aceh Irwandi Yusuf dinyatakan tidak bersalah, maka harus segera dibebaskan karena tidak terbukti terlibat kasus korupsi yang dituduhkan selama ini. Dari awal kami menilai banyak kejanggalan terkait penangkapan beliau, dan sampai hari ini kami masih tetap di garis terdepan melakukan gerakan penolakan penangkapan Irwandi Yusuf,” kata pria yang akrab disapa Bang Syekhy.
Ditambahkan Bang Syekhy, sebagai relawan pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin di Aceh saat Pilpres kemarin, GAM Independen meminta kepada Presiden Jokowi dan jajarannya untuk memperhatikan nasib Irwandi.
“Sebagai salah satu relawan militan Pak Jokowi di Aceh, kami meminta agar beliau dan jajarannya dibawah mempertimbangkan agar kasus Irwandi diselesaikan sehingga perdamaian di Aceh tetap terkendali dan abadi. Karena kami melihat kasus Irwandi yang saat ini ditangani oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra mungkin ada kekeliruan dan kepentingan tertentu yakni konspirasi jahat sehingga dia harus dibebaskan,” tuturnya.
Menurut Bang Syekhi, ketika permintaan mereka tidak ditanggapi serius oleh pemerintah, maka mereka akan akan meminta Plt. Gubernur Nova Irwansyah untuk menghentikan aktivas pemerintahan di Aceh.
“Karena kita menganggap pemerintahan Aceh saat ini tidak berdaulat, masih ada intervensi dan konspirasi jahat. Jadi buat apa ada pemerintahan di Aceh,” ujarnya menambahkan.
Begitu juga halnya dengan para petinggi GAM, menurut dia yang ikut terlibat penandatanganan MoU Helsinki, harus bersikap tegas meminta pembebasan Irwandi Yusuf. Bila perlu kata Syekhi, para petinggi GAM menganulir atau membatalkan perjanjian Helsinki jika konsep self-government tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Walaupun pada prinsipnya kita tidak menginginkan hal-hal tersebut diatas terjadi. Jadi sebenarnya yang kita inginkan adalah perdamaian Aceh tetap abadi dan hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Aceh tetap harmonis sehingga kedepannya pemerintahan Aceh bisa membangun Aceh jadi lebih baik lagi. Sehingga rakyat Aceh bisa menikmati kemakmuran, rasa aman dan kesejahteraan tanpa ada lagi konflik horizontal dan vertikal yang merugikan semua pihak,” pungkasnya kemudian pamit karena ada acara dengan masyarakat Aceh Jabotabek di suatu tempat di Blok M, Jakarta Selatan.
“Uleu beumate ranteng bek patah, buet beu ase rahsia bek meugah,” kata bang Syekhy berbisik.
Ditanya apa artinya, dia menjawab: “Menyelesaikan masalah harus arif dan bijak, sehingga hasilnya pun akan baik,” ia pun berlalu sambil mengacungkan jempol.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah berharap Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf agar dapat bebas dari persoalan hukum.
“Saya berharap Bapak Irwandi bebas, saya tidak mau seorang diri (dipemerintahan),” kata Nova Iriansyah, Senin (11/11) di Jakarta saat bertemu sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Aceh (DPRA) dan sejumlah pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Aceh, di Hotel Borobudur, Jakarta.
Menurutnya, karena berat dan banyaknya beban tugas yang ia jalankan selama ini seorang diri di Pemerintah Aceh, ia mengaku harus memiliki teman untuk menyelesaikan tugas tersebut. Bahkan apabila Irwandi Yusuf bebas dan kembali menjadi Gubernur Aceh, Nova mengaku ia akan kembali menjadi Wakil Gubernur di Aceh. (PpRief/Rahma)
