BANDUNG, — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi resmi melantik 641 Kepala Sekolah SMA, SMK dan SLB se Provinsi Jawa Barat. Pengambilan Sumpah atau Janji Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah berlangsung di halaman Gedung Sate, Kota Bandung, pada Rabu, 29 Oktober 2025.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akrab di sapa KDM menegaskan, para kepala sekolah agar bekerja dengan sungguh-sungguh demi melayani masyarakat.
“Saya pasti melindungi seluruh kepala sekolah dan guru, saya enggak main-main! Selama Bapak/Ibu terus bekerja dengan baik, melayani pendidikan rakyat dengan baik, menjalani tugas, dan menjauhi perilaku yang bisa mencelakai siswa,” tegas KDM.
Gubernur juga berpesan agar kepala sekolah mampu mengawal tradisi kebersihan di sekolah.
“Harus ngerti adab. Seperti Jepang dan Singapura yang sejak kecil dididik soal kebersihan, itu dibangun dengan tradisi. Cek ruang kelas dan lingkungan sekolah, bersih enggak? Periksa toilet karena itu adalah peradaban,” ungkap KDM.
Pemprov Jabar, lanjut KDM, berkomitmen untuk terus membangun pendidikan. Anggaran pembangunan sekolah saya naikkan karena esensinya, belanja terbesar untuk pendidikan ini bukan untuk pegawai, tapi harus untuk sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jabar, Dr. H. Purwanto, S.Pd., M.Pd. menambahkan, seluruh kepala sekolah harus mampu menjalankan kebijakan Gubernur dengan sebaik-baiknya.
Sesuai arahan Gubernur, kepala sekolah yang dilantik atau dirotasi ditempatkan tidak jauh dari domisili mereka. Salah satunya Kepala SMKN 3 Cimahi, Rudi Haryadi yang sebelumnya bertugas di SMKN 1 Cariu, Kabupaten Bogor, jauh dari rumahnya di Kota Cimahi.
“Ini bukti komitmen pimpinan kita agar pemenuhan kerja lebih efisien. Secara psikologis, alhamdulillah ini sangat baik untuk saya dan insya Allah saya juga akan memberikan kinerja terbaik,” ungkapnya.
Purwanto menjelaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari rotasi dan promosi jabatan kepala sekolah yang diarahkan agar para pendidik bisa bertugas lebih dekat dengan wilayah domisili mereka.
Purwanto pun mengakui, masih ada sebagian kecil kepala sekolah yang belum bisa ditempatkan di wilayah asal karena keterbatasan formasi.
“Sebarannya memang diarahkan agar mereka bisa mengajar di kabupatennya masing-masing. Jadi yang sebelumnya bertugas di luar kabupaten, sekarang dikembalikan ke daerah asalnya,” ujar Puwanto. ***
